METROPOLITAN – Polemik dugaan pungutan liar alias pungli pada retribusi sewa makam di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kayumanis, Kecamatan Tanahsareal, Kota Bogor, terus jadi perbin­cangan. Kepala Unit Pelaksana Tek­nis Daerah (UPTD) Pemaka­man pada Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperum­kim) Kota Bogor, Toto Gun­toro, memastikan bahwa se­gala hal terkait biaya retri­busi, mulai dari biaya makam baru hingga sewa pemakaman per tahun sesuai yang tertera pada Peraturan Daerah (Per­da) Kota Bogor, yakni Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Pelaya­nan Pemakaman. ”Retribusi yang dikenakan itu hanya yang tertera dalam perda. Kalau misalnya lebih dari segitu di lapangan, sila­kan dilaporkan ke saya,” katanya saat ditemui Met­ropolitan, Kamis (10/6). Apalagi, sambung dia, jika harga yang dipatok lebih tinggi dari aturan dan dalam bentuk kuitansi. Tentu hal itu tidak diperkenankan ka­rena sudah ada aturan yang mengatur. Setelah terkuaknya kejadian ahli waris yang dikenakan biaya sewa perpanjangan makam yang mencapai Rp100.000-Rp200.000 di TPU Kayumanis, ia mengaku akan turun ke lapangan untuk mengecek kepastian hal itu. Toto juga memastikan tidak ada uang pungli yang men­galir ke dinas atau ke mejanya. ”Memang itu harus ada ke­jujuran dari petugas di la­pangan. Yang pasti nggak ada yang ngalir ke sini. Biaya re­tribusi mah sesuai perda, kalau ada yang mau ngasih lebih untuk petugas saat pe­makaman, yang pasti nggak ada patokan mesti berapa dan itu dari keikhlasan dari warga saja,” ujarnya. Selain itu, ia juga baru men­dengar bahwa ada warga yang membangun tempat duduk dari beton di sebelah makam. ”Itu jelas nggak boleh. Jika ada yang dibangun itu sudah lama, karena baru dipasang saja. Yang jelas nggak boleh. Harus dibongkar sih,” pa­parnya.(ryn/yok/py)