METROPOLITAN – DPRD Kota Bogor tengah menggarap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang produk hu­kum daerah. Legislator pun menggandeng Kejaksaan Ne­geri (Kejari) Kota Bogor dalam menggarap raperda yang nanti­nya bakal menjadi panduan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) itu. “Kami datang ke DPRD dalam kapasitas jaksa pengacara ne­gara, di Datun (Perdata Tata Usaha Negara, red) kan ada tugas dan fungsi pendamping­an hukum, legal asisten terhadap urusan pemerintah,” terang Kepala Kejari (Kajari) Kota Bo­gor, Sekti Anggraini, saat dite­mui di DPRD Kota Bogor, Senin (11/10). Selain melakukan pendam­pingan, tambah Sekti, keda­tangannya ini dalam kapasitas membantu penyusunan ra­perda, berkolaborasi dengan Bagian Hukum dan HAM pada Sekretariat Daerah (Setda) Kota Bogor. “Kami beri masu­kan, pertimbangan terhadap keseluruhan penyusunan drafting-nya menjadi produk yang benar baik bagaimana? Dari naskahnya, formatnya. Diharapkan menjadi perda yang benar-benar bisa aplikatif, tidak multitafsir,” bebernya. Selain itu, pertemuannya dengan DPRD Kota Bogor bu­kan yang pertama. Pendam­pingan tersebut akan terus dilakukan hingga raperda men­jadi produk hukum yang baik dari segala aspek hukumnya. “Masih ada pertemuan lagi, karena tidak mudah (penyusu­nannya, red), step by step, terus berkolaborasi sampai akhirnya selesai,” terangnya. Sekti menuturkan, pendam­pingan rancangan perda ter­sebut dilakukan untuk men­ghindari adanya ketidakse­suaian dengan produk hukum yang lebih tinggi kedudukan­nya. Ia pun menjaga agar hal-hal seperti yang berbenturan dengan produk hukum lebih tinggi tak terjadi lagi. “Peraturan yang bagus kelu­ar aplikatif, bisa diterapkan dan dirasakan. Kami sama-sama menuangkan pikiran, dengan Pansus (Panitia Khusus) dan Jaksa Negara,” imbuhnya. Sementara itu, Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto, menambahkan, pertemuannya dengan pimpinan Korps Ad­hyaksa tersebut membahas kaitan raperda tentang produk hukum daerah yang kini tengah dalam proses. Sedangkan Ke­jari melakukan pendampingan dari sisi legal drafting. “Kita tengah bahas raperda yang bakal jadi payung proses penyusunan dan pembentukan peraturan daerah,” katanya. Usulan raperda tersebut, sam­bung dia, mengubah Perda Nomor 13 Tahun 2016 yang sebelumnya diatur Permen­dagri Nomor 80 Tahun 2015. “Sesuai Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 terkait Peru­bahan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015, maka disusunlah raperda di atas,” paparnya. “Kita harapkan ini jadi produk yang bagus sesuai harapan dan memenuhi unsur legal drafting. Kita bersyukur ada asistensi dari Kejari dari sisi legal drafting agar betul-betul jadi perda yang mumpuni,” tuntas politisi PKS itu. (ryn/eka/py)