Penghapusan jabatan Eselon IV mulai dilakukan. Salah satunya di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat. Hal itu untuk memangkas proses birokrasi yang selama ini terjadi di setiap pemerintah daerah. GUBERNUR Jawa Barat, Ridwan Kamil, mengatakan, penghapusan eselon tersebut merupakan implementasi dari program reformasi biro­krasi yang digagas Presiden Jokowi. Dengan begitu, proses birokrasi akan lebih cepat. ”Kita sedang adaptasikan di level provinsi dan kota/kabu­paten. Sehingga di masa depan birokrasi kota/kabupaten lebih ramping, namun kerja­annya lebih produktif,” tutur pria yang kerap disapa RK atau Kang Emil itu. Dengan pe­mangkasan Eselon IV tersebut, RK menyebut bahwa peker­jaan yang rutin akan dikerja­kan dan digantikan mesin. Terlebih saat ini teknologi semakin berkembang. Sebelumnya, Bupati Bogor, Ade Yasin (AY), mengatakan, pihaknya tengah mengkaji ke­bijakan dari pemerintah pusat tersebut. Apalagi, jabatan Ese­lon IV di Pemkab Bogor ini cukup banyak. ”Cuma kita harus betul-betul kaji dulu. Karena kan harus the right man on the right place, harus pro­fesional menempatkan orang di situ (satu jabatan, red). Yang latar belakang pendidikannya sama,” ujarnya. Jika aturan tersebut diterap­kan, sambung AY, maka jaba­tan terakhir di satu dinas yakni kepala bidang (kabid) yang diduduki pejabat Eselon III. ”Untuk dinas terakhir ka­bid, tapi untuk wilayah tetap sama,” paparnya. Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Burhanudin, menjelas­kan, nantinya penghapusan jabatan Eselon IV bukan hanya di Kabupaten Bogor, melainkan di seluruh daerah. Sebab, atu­ran tersebut merupakan ama­nat Kementerian Reformasi Birokrasi. Selain itu, pihaknya juga tengah mengidentifikasi jabatan Eselon IV. Bahkan, ia berharap penerapan kebijakan ini dilakukan serentak di seluruh wilayah. ”Kalau serentak tidak ter­jadi lagi seperti RSUD. Kita terlalu agresif. Kita sekarang sudah UPT, ternyata di wi­layah lain masih ada Eselon II sampai hari ini. Kan jadi tidak ada kebersamaan dalam pelayanan kepada masyarakat,” kata Burhan, sapaannya. Penghapusan jabatan Eselon IV ini, menurut Burhan, mer­upakan adopsi dari daerah-daerah maju, seperti Singa­pura, Taiwan, Jepang dan beberapa negara lainnya. Sebab, di negara maju birokrat atau jabatan struktural itu terbatas. ”Jadi yang banyak itu jabatan fungsional agar lebih meningkatkan kinerja pelayanan publik,” terangnya. Selain itu, Burhan juga mem­perkirakan penghapusan pejabat Eselon IV ini hanya dilakukan di dinas-dinas, tidak dengan pejabat di lapangan, seperti Unit Pelaksana Teknis (UPT), kecamatan dan kelu­rahan. ”Ini masih silang pendapat, karena ada beberapa jabatan struktural yang harus diper­tahankan, seperti jabatan lapangan berarti UPT, keca­matan, kelurahan itu struk­tural, mungkin itu terakhir,” ungkapnya. (mam/eka/py)