METROPOLITAN – Pemerin­tah Kota (Pemkot) Bogor ber­sama DPRD akhirnya menge­sahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) perubahan nama Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (PDJT) men­jadi Perusahaan Umum Dae­rah (Perumda) Jasa Transpor­tasi Pakuan Kota Bogor dalam rapat paripurna di DPRD Kota Bogor, Kamis (10/3). Dalam perda perubahan status tersebut, Perumda Jasa Transportasi Pakuan kini pu­nya tambahan jenis usaha untuk menggenjot pendapa­tan Kota Bogor. Tak hanya operasional angkutan umum, Perumda Jasa Transportasi Pakuan bahkan bisa mem­buka Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU). Wakil Ketua Badan Pemben­tukan Peraturan Daerah (Ba­pemperda) DPRD Kota Bogor, Endah Purwanti, memaparkan, materi pokok dalam raperda meliputi pelayanan kebutuhan transportasi kepada masyara­kat untuk menunjang pembangunan kota dan ter­penting sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Dae­rah (PAD). “Dalam perda itu menambah kegiatan usaha, yakni angkutan umum dan angkutan wisata, bengkel umum, kendaraan derek, perparkiran, periklanan, stasiun pengisian bahan bakar dan jenis usaha lainnya di bidang transportasi,” katanya, Kamis (10/3). Dengan perubahan nama tersebut, Wali Kota Bogor, Bima Arya, dengan tegas ber­harap ke depan Perumda Jasa Transportasi Pakuan tidak hanya melayani publik, tapi juga meningkatkan kapasitas finansial. Apalagi dengan perda ini, Perumda Jasa Trans­portasi Pakuan punya banyak sektor tambahan untuk me­ningkatkan pendapatan. Ia menjelaskan, Perda Pe­rumda Jasa Transportasi Pa­kuan merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerin­tah Daerah. Di mana bentuk BUMD yang sebelumnya Pe­rusahaan Daerah (PD) beru­bah menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda). “Ini jadi momentum perce­patan pemulihan Perumda Jasa Transportasi Pakuan untuk melayani kebutuhan transportasi masyarakat, un­tuk menjadi BUMD yang sehat dan maksimal melayani publik. Selain itu, ini juga harus jadi momentum percepatan re­covery ekonomi di Kota Bogor,” tuntasnya. (ryn/py)