Demi menggenjot realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang turun sejak pandemi, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bogor memberikan penghargaan bagi wajib pajak yang dianggap patuh membayar pajak. HAL itu diungkapkan Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim. Ia bersyukur masih ada wajib pajak yang seman­gat membayar pajak tepat waktu. Beberapa wajib pajak yang patuh, di antaranya Ho­tel 101, Duta Berlian dan lain­nya. Dalam melakukan penagi­han, pihaknya melibatkan bantuan dari pengacara ne­gara dalam bentuk undangan dan diberikan arahan ke­jaksaan membayar pajak. “Kami juga dibantu Bank Jabar Banten (BJB), Persa­tuan Hotel Restoran Indone­sia (PHRI) dan lainnya untuk kemudahan membayar pajak,” katanya. Secara umum, sambung dia, capaian PAD pada 2019 masih tinggi yakni di atas Rp1 triliun. Namun ada penurunan pada 2020 dan diharapkan ada pe­ningkatan kembali tahun ini. “Restoran, toko dan tempat makan memang sempat ba­nyak yang tutup imbas pan­demi. Tapi sekarang banyak yang buka dan harus segera dicek atau dipantau pemasu­kannya,” ujarnya. Sementara itu, Kepala Ba­penda Kota Bogor, Deni Hen­dana, menjelaskan, apresiasi diberikan kepada wajib pajak yang mempertahankan ko­mitmen kontribusi gotong-royong dalam membangun Kota Bogor saat pandemi. Di mana kondisi saat ini sangat dibutuhkan biaya penanganan kesehatan dan penanganan pendukung lainnya. Menurutnya, penghargaan tersebut diperuntukkan bagi wajib pajak yang pembayaran­nya tepat waktu atau tidak jatuh tempo, memberikan laporan omzet, juga tidak per­nah juga dilakukan klarifikasi ataupun teguran pajak dan kontribusi terbesar. “Ada del­apan dari sembilan jenis pajak, kecuali pajak penerangan ja­lan yang tidak diberikan pen­ghargaan,” katanya didampingi Sekretaris Bapenda Kota Bogor, Lia Kania Dewi. Disinggung soal pendapa­tan, ada peningkatan sejak 2021. Sehingga tahun ini di­harapkan meskipun masih Covid-19, tapi sudah kondu­sif dan bisa mencapai target. “Bapenda Kota Bogor juga bisa memeriksa hotel, resto­ran, parkir, hiburan dan BPHTB secara intens. Kami memeriksa apakah laporan sudah sesuai. Ini uji kepatu­han bukan hanya sendiri, Kota Bogor kerja sama dengan dirjen pajak dan perimbangan keuangan. Sehingga bersama KPP Pratama Kota Bogor bisa melakukan pengawasan. Ini bukan tugas yang biasa dilakukan petugas pajak,” pungkasnya. (ryn/eka/py)