Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Parung di wilayah Utara Kabupaten Bogor terus menjadi sorotan. Hal itu imbas telatnya pembangunan gedung hingga sang kontraktor PT Jaya Semanggi Enjineering diberikan sanksi denda hampir Rp8 miliar oleh Pemkab Bogor. DENDA itu rupanya harus dikembalikan ke rekening kas daerah Pemprov Jawa Barat, karena pembangunan rumah sakit ini bersumber dari ban­tuan keuangan (bankeu) Pemprov Jabar senilai Rp112,6 miliar. Akan tetapi, Pemkab Bogor menggunakan anggarannya sekitar Rp93 miliar usai pembangunan dilakukan tender. Jadi, jika angka itu merupakan harga penawaran saat dilelangkan, maka nilai penawaran tertingginya akan berkisar pada angka Rp105- 109 miliar. Artinya, ada per­bedaan sekitar Rp10 miliar jika harga lelangnya jadi Rp93 miliar. Sedangkan saat ini melalui Plt Bupati Bogor Iwan Setia­wan, Pemkab Bogor malah kembali mengajukan angga­ran sekitar Rp200 miliar untuk lanjutan pembangunan rumah sakit pelat merah tersebut. Hal ini membuat anggota DPRD Provinsi Jawa Barat asal Kabupaten Bogor, Asep Wahyuwijaya yang terkenal frontal dan ikut mengawal pembangunan rsud bogor utara itu heran. Politisi Partai Demokrat itu mengungkapkan, pembangu­nan RSUD Parung merupakan visi dan misi Bupati Ade Ya­sin dan Wakil Bupati Iwan Setiawan saat dilantik akhir 2019. ”Saya harus tegaskan lagi, bantuan keuangan dari Pem­prov Jabar pada tahun ang­garan 2021 kemarin itu bukan Rp93 miliar, tapi Rp112,6 miliar sesuai angka proposal awal yang diminta Pemkab Bogor tanpa dikurangi satu rupiah pun,” beber Kang AW, sapaan karibnya, kemarin. Jika angka itu merupakan harga penawaran saat dile­langkan, sambung dia, maka nilai penawaran tertingginya akan berkisar pada angka Rp105-109 miliar. Artinya, ada perbedaan sekitar Rp10 miliar lebih jika harga lelang­nya jadi Rp93 miliar. ”Nah, sekarang Pemkab Bogor infonya mau mengaju­kan lagi Rp200 miliar, apa tidak membingungkan? Ke­marin saja angkanya dikurangi mereka sendiri, dengan alasan spesifikasi gedungnya diku­rangi. Sekarang malah minta nambah bantuan lagi dengan besaran yang jauh lebih besar, aneh kan?,” bebernya. Ketika terjadi banyak pen­coretan kegiatan dalam efi­siensi anggaran karena PAD Jabar yang tak tercapai seba­gai dampak dari pandemi, besaran angka bantuan untuk rsud bogor utara ini tidak berubah. Jangankan dicoret, satu rupiah pun tak berubah. Semua bantuan ke Pemkab Bogor, ia pantau di BPKAD Provinsi Jawa Barat. Mulai dari pembangunan Pasar Cisarua, pembangunan ruas jalan di Cigudeg dan Sukajaya hingga bantuan untuk pembangunan rsud bogor utara ini. ”Alhamdulillah. Semuanya aman dan tak tercoret. Lalu sekarang mau minta ban­tuan lagi? Kita lihat nanti saja lah realisasinya. Hanya saran saya, jangan terlalu berharap banyak ya dan se­diakan saja dari APBD Pem­kab Bogor dulu, apalagi pro­gram ini kan bagian dari visi misi Teh Ade dan Kang Iwan juga, nggak elok lah, masa untuk merealisasikan janji­nya sendiri harus minta ban­tuan terus ke pihak lain,” sindir AW. Tak hanya itu, ia mengung­kapkan, biasanya dalam pro­posal pengajuan bankeu harus sudah ada FS dan DED-nya. Dokumen itu harus su­dah disiapkan Pemkab Bogor dengan anggaran dari APBD Pemkab Bogor. Dokumen itu menjadi salah satu berkas administrasi awal yang mes­tinya sudah ada di awal. ”Menjadi menarik kalau dalam kasus ke belakang, ketika bantuan diberikan sesuai angka dalam propo­salnya, tiba-tiba di ujung spesifikasinya dikurangi sen­diri. Kita bisa jadi penasaran, DED-nya memang bagai­mana?” tanya AW. Sebelumnya, Plt Bupati Bo­gor, Iwan Setiawan, mengaku tidak ragu meminta bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar menggelontorkan anggaran untuk melanjutkan pembangunan RSUD Parung. “Dari Dinas Kesehatan su­dah mengajukan proposal agar mendapatkan bantuan keuangan lagi dari provinsi. Karena kalau pakai APBD kita agak berat ya,” kata Iwan Setiawan. Sejauh ini, tambah dia, pembangunan RSUD Parung tahap pertama telah rampung dan siap dioperasikan akhir tahun ini. Namun RSUD Parung belum bisa melayani rawat inap, meski akan me­miliki beberapa dokter spe­sialis. Iwan berharap Pemerintah Provinsi Jawa Barat kembali membantu anggaran pembangunan seperti tahap pertama, dengan memberi­kan anggaran sebesar Rp93 miliar untuk pembangunan tahap pertama “Kita berharap pada 2023 kembali dibantu, khususnya untuk pembangunan gedung rawat inap. Karena saat ini RSUD Parung belum dilen­gkapi itu. Bertahaplah, pasti ke depan akan lengkap,” ka­tanya. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, Mike Kaltarina, mengung­kapkan, pihaknya mengaju­kan proposal bantuan keu­angan ke Pemprov Jawa Barat untuk pembangunan gedung rawat inap sekitar Rp219 miliar. Dalam perencanaannya, gedung rawat inap terdiri dari enam lantai di atas lahan seluas 12.100 meter persegi. “Kita sudah ajukan propo­salnya, mudah-mudahan disetujui agar pelayanan se­makin maksimal,” kata Mike. Saat ini, RSUD Parung ma­suk kategori Tipe C. “Tipe C itu seperti poliklinik nantinya. Baru kemudian secara ber­tahap kita isi dengan alat-alat kesehatan dan tenaga medis­nya. Kemudian kita lanjutkan nanti ke gedung B dan C agar bisa menjadi rumah sakit rujukan,” jelasnya. Dengan kapasitas 150 tem­pat tidur, RSUD Parung nanti­nya bisa melakukan pelaya­nan medik umum, gawat darurat, medis spesialis dasar, spesialis penunjang medik, spesialis gigi, keperawatan dan kebidanan serta pelaya­nan penunjang klinik dan non-klinik. (mam/eka/py)