Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor terus berupaya membebaskan Bumi Tegar Beriman dari persoalan stunting (zero stunting) pada 2023. Ada 36 desa yang menjadi fokus penanganan yang tersebar di 21 kecamatan. Plt Bupati Bogor, Iwan Se­tiawan, mengatakan, berda­sarkan hasil pemantauan status gizi balita melalui ke­giatan Bulan Penimbangan Balita (BPB) 2022, prevalensi stunting di Kabupaten Bogor sebesar 9,89 persen. “Jumlah tersebut lebih rendah 2,8 per­sen dibanding 2021 yakni 12,69 persen,” ujar Iwan usai kegia­tan Rembuk Stunting di gedung Serbaguna 1 Setda Kabupaten Bogor, Cibinong, Selasa (21/6). Untuk mempercepat penanganan dan penajaman sasaran stunting, jelas Iwan, pemerintah telah menetapkan lokus fokus intervensi stunting 2022 di 36 desa di 21 kecama­tan. Desa-desa tersebut be­rada di tiga desa di Kecamatan Tanjungsari, empat desa di Kecamatan Tamansari, empat desa di Kecamatan Sukaraja, tiga desa di Kecamatan Rum­pin, tiga desa di Kecamatan Pamijahan, tiga desa di Ke­camatan Ciomas dan dua desa di Kecamatan Jasinga. “Sisanya tersebar satu desa di setiap kecamatan, yakni Kecamatan Leuwisadeng, Leuwiliang, Kemang, Klapa­nunggal, Jonggol, Gunungs­indur, Dramaga, Cisarua, Cileungsi, Cijeruk, Cigudeg, Ciawi, Ciampea dan Babakan­madang,” ungkapnya. Tahun ini, Iwan menjelaskan, Pemkab Bogor ikut serta da­lam inovasi pendanaan pembangunan melalui ban­tuan keuangan kompetitif yang digelar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar. Saat ini pe­nilaian tahap 2 berlangsung dan jika berhasil diharapkan dapat menjadi peluang ter­wujudnya percepatan Bogor Bebas Stunting (Gobest). Tiga kegiatan utama yang diusulkan Pemkab Bogor, yakni pemeriksaan anemia pada remaja putri dan ibu hamil serta pengadaan alat ukur antropometri KIT, pem­berdayaan masyarakat misk­in berbasis komunitas menu­ju mandiri serta peng­embangan spam regional antardesa dan pembangunan tanki septik individual. “Ketiga usulan tersebut merupakan upaya penanga­nan stunting terintegrasi un­tuk mendukung penanganan kemiskinan dan masalah kesejahteraan sosial, sehing­ga menurunkan angka stun­ting di Kabupaten Bogor,” terangnya. Iwan melanjutkan, perma­salahan stunting merupakan tanggung jawab lintas sekto­ral. Rembuk Stunting ini dila­kukan untuk memastikan sinergi lintas sektor dan inte­grasi pelaksanaan intervensi stunting antara perangkat daerah penanggung jawab layanan dengan sektor atau lembaga nonpemerintah, masyarakat hingga pemerin­tah desa sebagai garda terde­pan yang berhubungan erat dan langsung dengan masy­arakat di lokasi sasaran. Selain itu, Iwan juga me­minta camat dan kepala desa yang menjadi lokus interven­si stunting 2022 agar meng­gelar Rembuk Stunting di tingkat desa. “Saya harap seluruh stakeholder dapat menjalankan komitmen untuk bersinergi demi terwujudnya Bogor Bebas Stunting, terca­painya Karsa Bogor Sehat dan terwujudnya visi kabupaten termaju, nyaman dan berkeada­ban,” tandasnya. (fin/eka/py)