Pengajuan anggaran perubahan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bogor, rupanya menjadi catatan Komisi III DPRD. Sebab, permintaan tambahan anggaran yang diajukan DLH tersebut cukup besar, sehingga dikhawatirkan dapat membebani APBD Kabupaten Bogor. SEKRETARIS Komisi III DPRD Kabupaten Bogor, Ferry Roveo Checanova, men­gatakan, pihaknya telah mela­kukan pembahasan dengan DLH terkait perubahan ang­garan. Namun dalam pem­bahasan tersebut, DLH me­minta anggaran sebesar Rp17 miliar. “Tahun anggaran 2022 ini hanya menyisakan tiga bulan. DLH mengajukan ang­garan sekitar Rp17 miliar, dengan berbagai kebutuhan yang ada,” kata Ferry. Dalam pengajuan anggaran tersebut, di antaranya Rp2 miliar untuk Bahan Bakar Minyak (BBM), Rp7 miliar untuk honor pegawai, Rp7 miliar untuk pemeliharaan kendaraan dan Rp1,9 miliar untuk penunjang kegiatan lainnya. “Kalau DLH ingin ikut andil dalam melakukan efi­siensi seharusnya pengajuan anggarannya tidak besar. Ka­rena dengan pengajuan besar itu memberatkan APBD kita,” paparnya. Padahal, sambung Ferry, setiap tahunnya DLH menda­patkan anggaran cukup besar dalam APBD murni. Seperti pada APBD 2022, DLH me­miliki anggaran Rp106 miliar, lalu ada perubahan parsial menjadi Rp111 miliar dan pada perubahan parsial kedua anggaran DLH total menjadi Rp116 miliar. “Dibandingkan dinas-dinas lainnya, anggaran DLH ini cukup besar karena kebutu­hannya yang besar. Maka ke depan kita minta DLH men­gubah pola kerjanya, di mana bekerja sama dengan pihak ketiga saat melakukan pe­layanan,” katanya. Dari analisa yang dilakukan Komisi III, DLH cukup besar mengeluarkan anggaran un­tuk melakukan perawatan kendaraan truk sampah, BBM serta kegiatan lainnya. Pada­hal untuk meminimalisasi pengeluaran tersebut, DLH bisa bekerja sama dengan pihak ketiga dalam mengang­kut sampah. “Beberapa daerah lain sudah begitu, bekerja sama dengan pihak ketiga. Jadi, DLH tak perlu memikirkan perawatan kendaraan, BBM atau lainnya,” tegas Ferry. Dengan menggandeng pihak ketiga, maka anggaran yang dikeluarkan bisa lebih minim. Sehingga DLH bisa fokus pada program dan kegiatan lainnya. Sebab, persoalan sampah ini sudah ditangani pihak ketiga. “Kita dari Komisi III sudah mendorong ke arah situ, ka­rena ketika kita melakukan kunjungan di beberapa dae­rah, mereka sudah menerap­kan sistem seperti itu,” ung­kapnya. (mam/eka/py)