METROPOLITAN - Tampa­ran keras untuk Kejaksaan Negeri (Kejari) Bogor. Belum selesai kasus Sumardi, kini Kejari kalah praperadilan ter­kait dugaan korupsi kepala SMK Generasi Mandiri, Ka­bupaten Bogor. Hal tersebut disampaikan dalam perkara Gugatan Pra­peradilan Nomor 9/Pid. Pra/2022/PN yang menyata­kan bahwa amar putusan terkait permohonan Gugatan Praperadilan dari pemohon, Mustopa Kamil, dengan ter­gugat Kejaksaan Negeri Ka­bupaten Bogor. Di mana dalam amar putu­sannya, Hakim Ahmad Taufik mengabulkan sebagian per­mohonan praperadilan dari pemohon dan menyatakan penetapan tersangka pemohon tidak sah dan tidak berdasar­kan atas hukum. Menanggapi putusan terse­but, Kepala Seksi Intelijen, Juanda, menyampaikan bahwa selaku termohon menghor­mati apa yang menjadi ke­wenangan Hakim Praperadi­lan tersebut. Namun pihaknya melihat ada kejanggalan da­lam konstruksi hukum yang dijadikan sebagai per­timbangan hakim dalam memutus perkara tersebut. ”Sehingga setelah Tim Jaksa Penyidik Pidsus pelajari pu­tusan lengkap dari perkara tersebut, tim menilai akan terus melanjutkan perkara ini menjadi tuntas sampai ada putusan PN berkekuatan hu­kum tetap,” kata Juanda. Men­urutnya, putusan tersebut tak membuat kendor dan malah menambah semangat Tim Jaksa Penyidik untuk men­gusut perkara ini sampai akar-akarnya sembari mematan­gkan langkah-langkah dan upaya dalam penyelesaian perkara ini. Ia menambahkan, putusan ini hanya menunda waktu penyusunan administrasi penanganan perkara, namun tidak membatalkan proses penyidikan yang berjalan. ”Kejari tetap berkomitmen memberantas perkara tindak pidana korupsi, khususnya di dunia pendidikan, karena pendidikan merupakan ama­nat konstitusi yang harus kita jaga marwahnya dan jangan sampai ada yang mencede­rainya,” jelasnya. Juanda menambahkan, pi­haknya memahami kondisi yang dihadapi hakim prape­radilan serta keterbatasan pemahaman dan pengeta­huan dalam melihat per­kembangan teori hukum dan administratif hukum dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi. ”Jadi, putusan yang diberikan tidak progresif dan cendrung pada upaya penghambatan penanganan perkara korupsi di Kabupaten Bogor. Tapi se­kali lagi, hal tersebut tidak menyurutkan langkah kita dalam menangani perkara tindak korupsi,” terangnya. Sebelumnya, Kejari Bogor menahan seorang kepala se­kolah SMK Generasi Man­diri, Kecamatan Gunung­putri, berinisial MK (56). Penahanan tersebut dilakukan usai proses penyelidikan, penyidikan, keterangan sak­si dan barang bukti yang cukup yang diterima Kejari. ”Atas dasar itu, MK selaku kepala SMK Generasi Man­diri mulai kita tahan. Ia disang­kakan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001 tentang Peru­bahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberan­tasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP dengan ancaman pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun,” kata Kasi Pidana Khusus, Dodi Wiraatmaja. Dodi menjelaskan, kepala sekolah ini dijadikan tersang­ka karena diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi (Tipi­kor) Dana Bantuan Opera­sional Sekolah (BOS), baik dari Pemprov Jawa Barat maupun Pemerintah Pusat sejak 2018 hingga 2021. Atas ulah kepala sekolah itu, ne­gara dirugikan Rp1 miliar lebih. ”Sebelumnya, besar keru­gian negara kurang lebih Rp1 miliar lalu, karena ada kete­rangan tambahan dari saksi dan bukti lainnya bakal ada peningkatan jumlah kerugian negara,” ujarnya. Selain itu, Kejari Kabupaten Bogor juga tengah diuji dengan Daftar Pencarian Orang (DPO), Su­mardi, yang ditetapkan seba­gai tersangka korupsi dana bantuan kebencanaan, bebe­rapa waktu lalu. Kejari Kabu­paten Bogor pun tak mampu menangkap Sumardi yang akhirnya menyerahkan diri. (mam/eka/py)