Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor berencana menambah kewenangan camat sebagai kepanjangan tangan pemerintah di wilayah. Langkah tersebut dilakukan untuk memaksimalkan kualitas dan pelayanan ke masyarakat. HAL tersebut diungkapkan Plt Bupati Bogor, Iwan Setia­wan, saat membuka Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Optimalisasi Peran Kecamatan dalam Penyelenggaraan Pemerinta­han dan Pelayanan Publik” di Sentul, Kabupaten Bogor, Selasa (8/11). “Camat adalah perwakilan atau kepanjangan tangan bupati di wilayah, sehingga camat seharusnya tak hanya menampung aspirasi kebu­tuhan masyarakat, tapi juga dapat memberikan solusi yang langsung dapat dira­sakan manfaatnya oleh ma­syarakat,” beber Iwan di hadapan camat. Namun, ia mengakui peran camat selama ini masih ter­kendala masalah terkait atu­ran kewenangan dan ketia­daan sumber daya pendukung. Untuk itu, Iwan ingin segera ada penyusunan kebijakan pelimpahan kewenangan ke­pala daerah kepada camat. “Jika wewenang sudah dilim­pahkan, kinerja camat akan semakin terukur dan akunta­bel serta lebih banyak po­tensi di wilayah yang term­anfaatkan,” ungkapnya. Dengan pelimpahan ke­wenangan, Iwan menilai re­spons layanan untuk masy­arakat juga akan lebih cepat, khususnya terkait layanan dasar. Sebab jika tidak dilim­pahkan akan memakan wak­tu lebih panjang jika harus menunggu dikerjakan perang­kat daerah teknis. Yang jelas, pelimpahan wewenang ter­sebut harus didukung bebe­rapa hal. Di antaranya didu­kung atau sesuai peraturan perundangan, lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan camat, beban kerja berlebih (overload) jika dilaksanakan perangkat daerah teknis. “Setelah kegiatan ini, saya meminta sekda melalui ba­gian tata pemerintahan me­nyusun regulasi sebagai pe­doman pelaksanaan pelim­pahan kewenangan ke camat. Inventarisasi setiap urusan pemerintahan, terutama yang terkait pelayanan kepada ma­syarakat,” terangnya. Iwan juga meminta beber­apa urusan pelimpahan ke­wenangan bisa dijalankan segera. Di antaranya terkait pemilihan, pelantikan dan penilaian kinerja kepala se­kolah negeri. Camat wajib ikut terlibat, karena lebih menge­tahui kondisi di wilayah. Lalu soal pengelolaan sta­dion dan gedung olahraga berikut pemanfaatannya yang semula dilaksanakan Dis­pora dapat dilimpahkan ke kecamatan. “Sarana infra­struktur olahraga yang sudah terbangun di kecamatan merupakan fasilitas umum yang perlu dipelihara dan dapat dimanfaatkan masy­arakat secara optimal. Peng­elolaan oleh kecamatan di­harapkan dapat lebih baik,” harapnya. Iwan juga meminta perang­kat daerah teknis menginven­tarisasi kewenangan yang selama ini dilaksanakan dinas, namun belum terlaksana dengan efektif dan efisien. Kewenangan tersebut bisa diberikan kepada camat. Ha­sil inventarisasi nantinya akan disampaikan ke bagian tata pemerintahan untuk dikaji terlebih dulu sesuai keten­tuan peraturan perundang-undangan. Tak kalah penting, untuk dapat melaksanakan ke­wenangan baru, kapasitas aparatur kecamatan juga perlu diperkuat serta didukung anggaran. “Ke depan para camat harus memastikan pe­layanan kepada masyarakat lebih optimal dan berkualitas. Buat terobosan dan inovasi, jalin sinergi dan kolaborasi dengan stakeholder pentahe­lix untuk meningkatkan pe­layanan kepada masyarakat. Saat ini kita hanya memiliki waktu kurang dari satu se­tengah tahun untuk mewu­judkan visi Kabupaten Bogor 2018-2023 dan target Panca­karsa. Ini dapat tercapai apa­bila kondusivitas wilayah di setiap kecamatan terjaga,” tandasnya. (fin/eka/py)