Minggu, 29 Januari 2023

Banyak Pejabat di Kabupaten yang akan Pensiun, Bakal Ada 70 Kursi Jabatan Kosong

- Rabu, 7 Desember 2022 | 11:01 WIB
GRAFIS: SIGIT/METROPOLITAN
GRAFIS: SIGIT/METROPOLITAN

Hingga akhir Desember, setidaknya bakal ada 70 jabatan kosong di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor. Hal itu seiring beberapa pejabat akan memasuki masa pensiun. KEPALA Badan Kepega­waian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BK­PSDM) Kabupaten Bogor, Irwan Purnawan, berharap keko­songan jabatan yang terjadi bisa segera diisi dalam waktu dekat. Meski ia sendiri tidak mengetahui pasti pengisian jabatan tersebut kapan dila­kukan. “Mudah-mudahan Januari sudah terisi semua jabatan-jabatan yang kosong itu. Untuk pengisiannya ter­gantung pimpinan (plt bu­pati Bogor, red) apakah diisi secara bertahap atau sekaligus,” katanya. Irwan juga mengungkapkan, lambatnya pengisian jabatan di Pemkab Bogor disebabkan telatnya izin atau rekomen­dasi yang dikeluarkan pemerin­tah pusat kepada Pemkab Bogor. “Karena bupati masih plt, jadi harus meminta re­komendasi dulu. Kalau ada seleksi terbuka harus ada re­komendasi dari komisi ASN dan Kemendagri, terus ada izin pengisian mutasi. Saat ini kita sedang berproses,” papar­nya. Sebelumnya, kekosongan jabatan di lingkup Pemkab Bogor sempat menjadi perha­tian Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto. Ia me­minta Plt Bupati Bogor, Iwan Setiawan, segera mengisi ke­kosongan jabatan. Terlebih jelang habisnya masa jabatan Iwan pada akhir 2023 serta adanya aturan di mana enam bulan sebelum habis masa jabatan kepala daerah dilarang mengambil kebijakan strategis. “Tahun ini saja, mulai ke­pala seksi, kepala bidang, se­kretaris dinas hingga kepala dinas pada Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) di Ka­bupaten Bogor, kurang lebih mengalami kekosongan 65 kursi. Ditambah pada 2023 kemungkinan totalnya 70, dari awal kami intens meny­ampaikan bahwa segera per­siapkan SDM terkait beberapa jabatan strategis SKPD,” be­bernya. Menurutnya, pemerintah daerah harus sudah bersiap dari sekarang. Sebab, jika mengacu peraturan pemerin­tah (PP) yang ada, di mana enam bulan sebelum kepe­mimpinan kepala daerah ber­akhir, maka tidak boleh mengambil langkah kebijakan strategis. Dengan sisa waktu kepemim­pinan kepala daerah yang se­makin mepet dengan akhir masa jabatan, ia meminta ke­pala daerah yang saat ini dipe­gang pelaksana tugas (plt) bupati agar secepatnya mengambil langkah untuk mengisi kekosongan. “Walau nanti diangkat sebagai bupati definitif, sama halnya dengan plt kembali, sedangkan kita pada 1 Januari 2024 akan dip­impin penjabat (Pj) bupati,” ungkapnya. (mam/eka/py)

Editor: admin metro

Tags

Terkini

X