METROPOLITAN.id - Untuk menciptakan sistem pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor berencana mengetatkan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemerintahan serta pengelolaan keuangan.
Baca Juga: Ditanya Soal Pilbup 2024, Plt Bupati Bogor Ingin Fokus Kerja Dulu
Plt Bupati Bogor, Iwan Setiawan mengatakan pihaknya akan membuat MoU dengan Kejaksaan Negeri dan Polres Bogor. Hal itu seiring dengan MoU yang dilakukan oleh pemerintah pusat dengan beberapa instasi vertikal lainnya.
"Dengan adanya kebijakan tersebut nantinya Kejaksaan dan Polres Bogor bisa memberikan pendampingan, pengawalan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan di Pemkab Bogor," kata Iwan.
Baca Juga: Ada Bogor Street Festival CGM 2023, Jalan Suryakencana Ditutup 10 Jam
Dengan begitu, pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan di Kabupaten Bogor bisa sesuai aturan yang berlaku.
"Setelah dibuat MoU ini kita bisa laksanakan kegiatan sesuai dengan aturan yang berlaku, ada kepastian dan kenyamanan, karena Mou itu dibuat untuk menguatkan kerjasama supaya bersih dari korupsi," paparnya.
Baca Juga: Tahun 2022 Marak Proyek Mangkrak, Plt Bupati Bogor Sebut Gegara Banyak Kontraktor Kurang Modal
Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri, Polri, dan Kejaksaan Agung terkait penanganan pengaduan masyarakat yang terindikasi korupsi.
Artikel Terkait
Musrenbang Gunungsindur 2024, Fokus Infrastruktur Jadi Penyangga Ibukota
Ditanya Soal Pilbup 2024, Plt Bupati Bogor Ingin Fokus Kerja Dulu