METROPOLITAN - Vaksi­nasi Covid-19 pada peserta didik bukanlah syarat wajib pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) ataupun kegiatan asesmen. Hal ini sesuai Surat Keputusan Ber­sama Mendikbudristek, Me­nag, Menkes dan Mendagri (SKB 4 Menteri) tentang Pan­duan Penyelenggaraan Pem­belajaran di Masa Pandemi Covid-19 yang berlaku mulai 21 Desember 2021. “Penambahan syarat yang tidak sesuai SKB 4 Menteri tersebut tidak diperbolehkan,” ujar Sekretaris Jenderal Ke­menterian Pendidikan, Ke­budayaan, Riset, dan Tekno­logi (Sesjen Kemendikbudri­stek), Suharti, di Jakarta, Senin (28/3). Dalam menyelenggarakan pembelajaran di masa pan­demi Covid-19, pemerintah daerah dan satuan pendidikan harus mengacu pada keten­tuan dalam SKB 4 Menteri dan tidak diperkenankan menam­bahkan pengaturan atau per­syaratan penyelenggaraan pembelajaran. Seiring semakin mem­baiknya situasi pandemi Co­vid-19, Suharti menjelaskan bahwa pelaksanaan Pembe­lajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas pada satuan pendi­dikan kembali mengikuti ketentuan dalam Keputusan Bersama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Tek­nologi, Menteri Agama, Men­teri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik In­donesia Nomor 06/KB/2021, Nomor 1347 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MEN­KES/6678/2021, Nomor 443-5847 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pan­demi Covid-19. ”Tentunya menjadi harapan kita semua bahwa kondisi pandemi Covid-19 terus mem­baik. Tetapi masih sangat penting bagi dinas pendidi­kan dan sekolah untuk tetap memastikan pembelajaran bagi seluruh peserta didik bisa berlangsung dengan aman, nyaman dan menye­nangkan. Jadi, pelaksanaan PTM Terbatas kembali mengikuti panduan dalam SKB Empat Menteri yang terakhir,” jelasnya. Pemerintah akan terus mendorong vaksinasi Covid-19 kepada seluruh warga pen­didikan, khususnya para Pen­didik dan Tenaga Kependidi­kan. “Namun vaksinasi pe­serta didik tidak pernah menjadi syarat penyeleng­garaan maupun keikutser­taan peserta didik pada PTM,” tegasnya. (*/feb/py)