METROPOLITAN - Guber­nur Jawa Barat, Ridwan Kamil, meminta implementasi Pe­raturan Gubernur Jawa Barat (Pergub Jabar) Nomor 44 Tahun 2022 soal Komite Se­kolah tidak merugikan siswa. Hal itu menyusul kejadian orang tua siswa yang disebut keberatan dengan uang sumbangan yang didiskusikan Komite Sekolah di SMA Ne­geri 24 Bandung. “Intinya, reformasi pendidi­kan ini jangan sampai meru­gikan anak-anak sekolah. Sekolah harus punya peren­canaan belanja barang sekolah dengan baik,” terang Ridwan Kamil di Bandung, kemarin. Dengan diterbitkannya Per­gub mengenai komite sekolah, diharapkan dapat menjadi pedoman untuk mencegah adanya praktik pungli di ling­kungan sekolah. “Komite juga harus ada aturannya, kan kita tahu seringkali terjadi beda-beda (nominal sumbangan) yang merugikan ke siswa. Mudah-mudahan tidak terjadi,” ungkapnya. Adapun untuk menindakla­njuti kejadian ini, Dinas Pen­didikan (Disdik) Jabar untuk sementara menghentikan kegiatan Komite Sekolah di tingkat SMA/SMK dan SLB Negeri. Kepala Disdik, Jabar Dedi Supandi, menekankan, so­sialisasi Pergub Nomor 44 Tahun 2022 akan dilakukan semaksimal mungkin untuk terhindar dari gagal paham. Adapun instruksi tersebut sudah disampaikan kepada seluruh Kepala Cabang Dinas (KCD) untuk diteruskan ke­pada kepala sekolah pada Selasa (13/9). Dedi berharap seluruh un­sur pendidikan, baik itu KCD, Kepala Sekolah, Komite Se­kolah hingga orang tua pe­serta didik baru bisa mema­hami betul maksud, tujuan serta aturan dari rapat ko­mite. Apalagi, Pergub tentang Komite Sekolah bukan seka­dar payung hukum untuk meminta sumbangan dan bantuan kepada orang tua siswa. Melainkan harus menjadi landasan untuk mewadahi partisipasi masyarakat dalam meningkatkan pelayanan pendidikan di sekolah. “Agar sekolah terbangun menjadi sekolah berkualitas, berinte­gritas dan menyenangkan,” pungkasnya. (jpn/rbg/py)