Penunjukan Raden Gani Muhammad Jadi Pj Wali Kota Bekasi Disesalkan Ketua DPRD, Ini Alasannya!

METROPOLITAN.ID - Keputusan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang menunjuk Raden Gani Muhammad sebagai Pj Wali Kota Bekasi disesalkan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi, M Saifuddaulah.

Seperti diketahui Raden Gani Muhammad ditunjuk sebagai Pj wali Kota Bekasi menggantikan Tri Adhianto Tjahyono yang masa jabatannya habis pada 20 September 2023 besok.

"Sangat disayangkan, karena secara ketentuan sesungguhnya pemerintah pusat harus memperhatikan aspek psikologisnya dan aspek sosiologisnya para Pejabat (Pj) yang ditunjuk," kata Saifuddaulah.

Baca Juga: Jakarta Tak Lagi jadi Ibu Kota, Ini Dampak Bagi Kota Bogor Versi Bappeda

Raden Gani sekarang adalah kepala Biro Hukum Kemendagri. Dia pernah menjadi pejabat sementara (pjs) bupati Sukabumi pada 2020.

Namanya cukup mengagetkan publik lantaran tidak pernah masuk dalam daftar usulan pj wali kota Bekasi.

Saifuddaulah menggugat, mengapa Kemendagri tidak mempertimbangkan kandidat yang diusulkan dewan.

Baca Juga: Komitmen Bebas BABS, Pemkot Pegang Data By Name By Address

Menurut dia, sudah sepatutnya yang menjadi pj wali kota Bekasi harus sudah memahami kultur Kota Bekasi secara psikologis dan sosiologis.

"Sehingga tidak mengalami satu kondisi secara psikologis tidak canggung, tidak kaku," ujarnya. 

DPRD Kota Bekasi mengusulkan tiga nama untuk menggantikan Tri Adhianto. Mereka adalah Makmur Marbun (direktur Produk Hukum Daerah di Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri), Koswara Hanafi (kadishub Provinsi Jabar), dan Kusnanto Saidi (direktur RSUD Chasbullah Abdul Majid Kota Bekasi).

Baca Juga: Operasi Zebra Lodaya 2023 Berakhir, Polres Bogor Catat 2.805 Pengendara Kena Tilang

Sementara tiga kandidat yang diusulkan Pemprov Jabar adalah Makmur Marbun (direktur Produk Hukum Daerah di Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri), Koswara Hanafi (kadishub Provinsi Jabar), dan Junaedi (sekretaris daerah Kota Bekasi).

Politikus PKS itu mengakui, memang pada prinsipnya penunjukan pj kepala daerah menjadi kebijakan Kemendagri.