METROPOLITAN.ID - Kalimantan Timur (Kaltim) telah ditetapkan menjadi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Ely Hartati Rasyid menyampaikan bahwa Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) yang menjadi salah satu kota penyangga perlu mempersiapkan diri di sektor pangannya.
Menjadi kota terdekat dari IKN, kata Ely, Kota Raja itu tidak boleh kalah dari penyangga pangan yang saat ini masih tetap Sulawesi dan Jawa.
Untuk itu, Kukar perlu untuk meningkatkan kinerjanya dan menuju ke arah sana.
"Yang kita hadapi sekarang kalau misalnya itu terjadi di IKN, penyanggah pangan kita itu masih tetap Sulawesi dan Jawa, kita tidak akan maju, jadi kita perlu menuju arah kesana," ucapnya.
"Selama inikan kukar itu penyanggah pangannya balikpapan itu harus diakui, paling banyak beras di Kukar, sayur-mayur juga dari Kukar itu paling banyak ke balikpapan," sambung Ely, Selasa (30/05/2023).
Baca Juga: Polisi Periksa Lima Pelajar yang Diduga Terlibat Tawuran di Pancasan Bogor
Namun, selain Kukar yang berpotensi menjadi penyanggah pangan, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) juga sangat berpotensi dalam hal distribusi sayur-sayuran.
"Yang lain juga berpotensi seperti paser, PPU juga penyanggah sayur-mayur ke balikpapan. Kemudian Mahulu dan Kutai Barat yang mungkin lebih bertumpu pada perkebunan, dimana hasil-hasil perkebunan yang awet, lebih ke tanaman keras," jelasnya.
Sedangkan, untuk sektor peternakan, menurut legislator perempuan dari fraksi PDI Perjuangan itu, sudah banyak masyarakat Kaltim yang pokok pikirannya menuju ke pertanian, namun masih harus menyesuaikan pada syarat-syarat yang diberikan.
Baca Juga: Jebolan Rising Star Indonesia Hanin Dhiya bakal Semarakkan HJB ke 541 di Kabupaten Bogor
"Kan ada banyak persyaratan untuk menerima bantuan-bantuan untuk peternakan, itu masih harus dipelajari lagi, mudah-mudahan kita bisa maju juga di sektor pertanian," tandasnya.(*)
Artikel Terkait
Hadiri Prosesi Pemakaman Istri Gubernur Kaltim, Seno: Beliau Orang Baik dan Selalu Berikan Tanggapan Positif
Komisi IV DPRD Kaltim Resmi Terima Usulan dari Forum Guru P3K Terkait Regulasi Pemberian TPP
DPRD Kaltim Minta Penjelasan Terhadap Batas Pemanfaatan Kawasan Tahura Bukit Soeharto
Sambangi DPRD Kaltim, Forum Perjuangan Buruh Adukan Soal Kecelakaan Kerja hingga Hak-haknya ke Komisi IV
Bapemperda DPRD Kaltim Dorong Percepatan 4 Raperda Rampung di Masa Sidang II
Jelang PPDB 2023, Komisi IV Harapkan Disdikbud Kaltim Dapat Atasi Polemik yang Sering Terjadi