METROPOLITAN.ID - Konferensi Wilayah (Konperwil) ke-19 Nahdlatul Ulama DKI Jakarta dinilai sangat strategis. Pasalnya kegiatan itu menjelang pelaksanaan Pemilihan Gubernur DKI Jakarta, pada Febuari 2017. Perhelatan rencananya digelar 25-26 Maret 2016 di Jakarta. “Makanya, jangan sampai NU jadi tunggangan politik untuk mengejar jabatan tertentu,” kata Ketua Tanfidz PCNU Kepulaian Seribu, Sumarno kepada wartawan di Jakarta, Rabu (23/3/2016).
Sumarno menambahkan, sesuai dengan AD/ART NU, bila ketua NU mencalonkan atau dicalonkan menjadi gubernur atau wakil gubernur harus mundur atau meletakan jabatannya. Padahal, katanya, khusus DKI Jakarta antara pelaksanaan konferwil dengan proses pilgub berdekatan. “Jadi para calon Ketua NU harus betul-betul berkomitmen untuk berkhidmat untuk NU. Jangan dulu mengejar jabatan lain,” katanya.
Ditanya sosok yang cocok memimpin, Sumarno menuturkan, NU DKI telah berpengalaman dipimpin oleh birokrasi, kiai dan pengusaha. Oleh karena itu, katanya, dia menginginkan kepemimpinan NU DKI ke depan sosok muda yang penuh inovatiof dan kreatif. “NU Kepulauan Seribu ingin yang anak muda,” tegasnya.
Ketua Tanfidz PCNU Jakarta Barat Abdurrahman mengatakan, calon ketua NU DKI harus meneken kontrak politik untuk tidak menggunakan NU sebagai kendaraan mencapai abisi pribadi. Oleh karena itu, katanya, apa pun langkah Ketua NU DKI tetap harus menjadi keputusan organisasi. “Kalau pun nanti ada yang melirik Ketua Tanfidz menduduk jabatan publik, harus menjadi keputusan bersama setelah mendengar nasehat para kiai, baik strukural maupun kultural,” tegasnya.
Dia berpendapat, kontrak politik yang dimaksud adalah meski pun nantinya kader NU menduduk jabatan publik seperti Gubernur atau wakil gubernur, tidak merubah perilaku dan hubungan dengan NU. “Yang tidak boleh adalah Jangan sampai sudah jadi pejabat NU ditinggalkan. Keberadaaanya sebagai pejabat harus menguntungkan bagi umat. NU harus menjadi periorias perhaatian,” katanya.
Saat ini muncul sejumlah nama calon ketua NU DKI Jakarta, antara lain, H Syaifullah (Sekda DKI Jakarta), Tatang Hidayat (Mantan Satkornas Banser), Juri Ardiantoro (Ketua Lembaga Ta’lif wan Nasyr PBNU dan Komisioner KPU Pusat), Syamsul Ma’arif (Mantan Sekretaris PCNU Jakarta Pusat), dan Endin AJ Soefihara (Dewan Ahli Pengurus PP ISNU)
