Sabtu, 4 Februari 2023

ICW Sebut 4 Alasan Anggota DPR Tak Laporkan Harta

- Kamis, 24 Maret 2016 | 11:39 WIB

METROPOLITAN.ID - Sejumlah penyelenggara negara khususnya anggota DPR tidak menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Berdasarkan data KPK, setidaknya 36% anggota DPR belum menyerahkan LHKPN.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Almas Sjafrina menyebutkan empat hal yang melatarbelakangi persoalan ini. Pertama, tidak bekerjanya partai politik dalam mengawasi kadernya di DPR. Anggota DPR, kata dia, adalah kader partai dan mereka dicalonkan oleh partai politik pada pemilu legislatif.

“Sudah seharusnya, partai politik mengawasi dan memastikan kadernya patuh terhadap UU dan menjadi penyelenggara negara yang bersih serta transparan,” ungkap Almas di acara konferensi pers di Kantor ICW, Kalibata, Jakarta, Rabu (23/3).

Berdasarkan data yang mereka peroleh, kata Almas tidak ada satu pun partai politik yang seluruh kadernya telah melaporkan LHKPN. Persentase Kepatuhan Pelaporan LHKPN Anggota DPR 2014-2019 per Partai adalah sebagai beriktu, PKB (80,9%), Demokrat (73,8%), PAN (68,8%), PPP (64,1%), Golkar (60,4%), PDIP (53,2%), PKS (52,5%), Nasdem (50,0%), Hanura (50,0%), Gerindra (47,9%).

“Sementara persentase kelengkapan pelaporan LHKPN Anggota DPR 2014-2019 per Partai, adalah sebagai berikut, PKB sebesar 34,0%, Demokrat sebesar 31,1%, Nasdem sebesar 25,0%, PAN sebesar 22,9%, Golkar sebesar 19,8%, Hanura sebesar 18,8%, PPP sebesar 17,9%, PDIP sebesar 16,5%, Gerindra sebesar 15,1% dan PKS sebesar 10,0%,” papar Almas.

Alasan kedua, lanjut Almas, lemahnya sanksi apabila kewajiban melapor LHKPN dilanggar. Menurut dia, perlu diatur sanksi yang dapat memaksa hingga membuat penyelenggara negara jera tidak melapor LHKPN, seperti pengumuman nama yang bersangkutan kepada publik, penundaan pemberian tunjangan/ gaji, penundaan naik jabatan, larangan menduduki jabatan strategis/ pimpinan, denda, hingga pencopotan dari jabatan.

“Sanksi yang dimaksud tidak hanya bagi yang tidak melaporkan, tetapi juga bagi yang tidak melapor secara lengkap dan jujur,” ungkap dia.

Ketiga, katanya tidak terintegrasinya kewajiban melapor LHKPN dengan UU terkait lainnya, seperti UU Pemilu Legislatif. Pada pasal 5 UU Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, LHKPN tidak hanya wajib dilaporkan setelah penyelenggara negara yang bersangkutan menjabat tetapi juga sebelum menjabat.

“Seharusnya, melaporkan LHKPN juga dimasukkan sebagai syarat pencalonan calon legislatif oleh partai pada saat pemilu,” imbuhnya.

Halaman:

Editor: admin metro

Terkini

Surya Paloh Ngaku di Golkar sejak Usia 16 Tahun

Kamis, 2 Februari 2023 | 12:22 WIB

PPP Bidik Sebelas Kursi DPRD Jabar

Kamis, 19 Januari 2023 | 12:01 WIB

Koalisi PKB-Gerindra Diramal Bubar

Selasa, 17 Januari 2023 | 12:01 WIB

Ridwan Kamil Gabung Sayap Golkar

Senin, 16 Januari 2023 | 12:01 WIB

Jokowi Ingatkan Semua Pihak Jaga Stabilitas Politik

Jumat, 13 Januari 2023 | 12:01 WIB

Bawaslu: Ada 3.189 Potensi Lokasi Khusus Pemilu

Rabu, 11 Januari 2023 | 12:01 WIB

Pakar: Biaya Politik Mahal Bisa Picu Korupsi

Jumat, 6 Januari 2023 | 12:01 WIB

200 Anggota PPK Dapat Asuransi

Kamis, 5 Januari 2023 | 12:01 WIB
X