Sabtu, 4 Februari 2023

Kesadaran Partai, Ketauhidan dan Masa Depan Politik Indonesia

- Sabtu, 26 Maret 2016 | 08:40 WIB

METROPOLITAN.ID - MEMBACA opini Bung Saparudin berjudul Pesan Ali untuk Kepala Daerah (Lampung Post 26 Februari 2016), menyiratkan pada kita tiga hal penting. Pertama, betapa Founding Father kita telah meletakkan etika politik yang orientatif (berstandar pada nasionalisme). Kedua, Bung Saparudin mengisyaratkan bahwa tidak mudah untuk menjadi pemimpin yang berpegang pada nilai nilai ideologis. Ketiga, bahwa sesungguhnya demokratisasi dan populisme (baca: merakyat)-nya pemimpin telah ditranformasikan Islam sejak ribuan tahun lalu. Jangkauan demokratisasi dalam kepemimpinan di daerah, dan kehendak Bung Saparudin untuk “membumikan” nilai-nilai Islam dalam pola kepemimpinan daerah, kiranya cukup beralasan, ini bila dikaitkan dengan banyaknya kepala daerah yang mampir di terali besi ketika atau sesudah kepemimpinannya, terlebih lagi pada era otonomisasi dewasa ini, dengan otoritas kepala daerah yang semakin kuat. Tapi okelah, toh kita tidak perlu pesimistis, namun demikian penulis tetap meyakini bahwa kepemimpinan merupakan aset (maksudnya cara memimpin), adalah aset bagi tumbuh kembangnya sistem politik di daerah yang lebih demokratis. Kalau kita sepakat dengan ketiga asumsi di atas. Sungguh Founding Father kita telah memformulasikan demokratisasi dalam interaksi politik dalam kerangka demokratisasi, semisal vis a vis-nya IJ Kasimo (Parkindo) dan Wahid Hasyim (NU), Bung Karno (PNI) dan M Natsir (Masyumi) tetapi mereka tetap concerned, bahwa Indonesia harus dibangun melalui semangat Ampera (Amanat Penderitaan Rakyat) yang bermuara dari nasionalisme. Demikian pula titik tekan kita terhadap perihal populisme pola kepemimpinan, ini ditunjukkan pula oleh Bung Hatta, H Agus Salim, Mohammad Roem. Dan sejumlah tokoh sosialis di era pergerakan, semisal HOS Cokroaminoto, Semaun, dan Kartosuwiryo, semuanya menunjukkan pola kepemimpinan yang merakyat. Yang semua itu terdapat pada nilai-nilai Islam, sebagaimana dianjurkan oleh Syaidina Ali. Tetapi mengapa justru pola kepemimpinan Islam seakan terjerembap dalam kancah perpolitikan Indonesia, dengan indikator konkretnya partai-partai yang mengusung asas Islam cenderung merosot perolehan suaranya. Jawaban sederhana dari pertanyaan di atas, karena partai yang bernapaskan Islam semakin nyinyir menjadikan agama sebagai instrumen, dus bukan agama sebagai variabel kontrol bagi kiprah politik mereka. Umumnya interaksi yang mereka bangun tidak lebih dari kepentingan insidental yang secara paradoks justru bertentangan dengan nilai-nilai Islam itu sendiri. Kendati catatan sejarah pun diulang pada era reformasi, meski bersifat pseudo (semu), misalnya saja kaum fundamentalis puritan bisa bergabung akrab bersama kelompok abangan, hal ini ditunjukkan oleh honey moon-nya PKS dan Gerindra. Asumsi tentang pseudo tersebut terbukti ketika Koalisi Merah Putih (KMP) perlahan bubar. Tidak Ahistoris Dengan demikian, apabila Bung Saparadin berharap agar mengembalikan pola kepemimpinan kepala daerah yang sesuai dengan hakikat nilai-nilai Islam, semestinya hal ini disadari oleh elite dan partai-partai politik yang semakin lama semakin tidak jelas antara orientasi elite politik dan mekanisme (formula) strategi partai yang tidak jelas wujudnya. Seyogianyalah elite dan partai politik harus jujur dalam menatap logika kesejarahan, dalam arti mereka mengupayakan agar generasi muda tidak melupakan sejarah (ahistoris). Pilihan penulis agar generasi muda tidak ahistoris, mengingat “kerakusan” kaum tua dalam partai-partai politik selalu saja menafikkan generasi muda. Padahal, kita ingat Bung Karno mendirikan PNI berusia 26 tahun, Bung Hatta mendirikan Himpunan Pelajar Indonesia kurang dari 30 tahun. Demikian pula kaum pergerakan lainnya yang kemudian menjadi Founding Father di republik ini. Itulah sebabnya, elite partai yang notabene kebanyakan telah sepuh, harus mendorong agar generasi muda jangan sampai ahistoris. Artinya, dorongan elite partai dalam regenerasi dan kaderisasi dituntut untuk mengaktualisasikan generasi muda. Apabila hal tersebut di atas dilakukan oleh elite partai, maka refleksi yang muncul adalah mengkristalnya dan menguatnya semangat Islam yang notabene semakin digalakkan di kampus-kampus, bahkan di tingkat SLTA semacam Rois, Risma, dan OKP yang bernapaskan Islam. Sekali lagi aksentuasi terhadap generasi muda, seyogianya harus menjadi “PR” terbesar bagi partai-partai karena mau tidak mau rela atau tidak rela, generasi pascareformasi, ternyata terlalu dibuai oleh kekuasaan, kalau tidak mau mengatakannya “menyimpang jauh”. Kepeloporan poros Yogya, Bandung, dan Jakarta, ternyata dicemari mereka sendiri. Amien Rais, misalnya, kini justru ditekuk-tekuk elite masa lalu yang notabene dulu ditumbangkannya. Sementara Immanudin sebagai poros Bandung, transformasi pemikirannya lebih pada ketauhidan dan normatif. Dan, beberapa tokoh Jakarta yang juga menjadi tauladan semacam Nurcholis Madjid, pun juga ketika itu tidak meninggalkan orientasi politik yang shopisticated (faktual). Dengan demikian, penulis menyadari ketika politik modern Indonesia bergeser seting sosialnya yang bersamaan dengan itu muncul polical diffrentiation, maka melalui asumsi mikro ini, terlebih lagi menegok sejarah masa lalu Islam serta sejarah politik pergerakan nasional relegius di Indonesia, kiranya kemutlakan bagi partai untuk mengutamakan kaum muda yang telah terpatri melalui anasir-anasir sebagaimana disinggung di muka. Tauhid, Ilmu, Siasat Apabila kita sepakat, bahwa political diffrenstiation telah menjerat partai untuk menafikkan generasi muda, maka tak ayal, generasi muda atau lebih tepatnya politik kaum muda, dituntut untuk didorong ke muka masuk mekanisme sistem politik melalui kelegawaan partai. Lebih dari itu, pun juga penulis sepakat dengan Bung Saparudin yang berstandar pada elite (Islam) partai masa lalu. Bahkan, tidak berkelebihan apabila kita mencoba melihat tokoh seperti Shalahudin Al Ayubi yang dengan gagah berani membangun ideologi Islam dan mengalahkan Richard ketika perang Salib. Dan ini bisa dilakukan oleh generasi muda yang telah terpupuk di kampusnya oleh nilai ketauhidan. Kesejarahan gemilang ini digambarkan oleh Sayid Qutub, revolusi kaum muda yang concerned terhadap nilai-nilai tauhid. Artinya, apa pun gerak langkah politik kaum muda, dituntut untuk merajut orientasi dalam bingkai pemikiran Qurani. Bahkan Al Farabi melukiskan bila kaum muda bersinggungan langsung dengan fakta yang buruk (baca: liberalisasi politik), kaum muda harus bertolak dari suatu persaudaraan yang interaktif. Dalam tafsir Fahrurozi, beliau melihat sebagai keinginan apa pun bentuk interaksi dalam mekanisme sistem politik kaum muda, ia harus bermuara pada satu kesatuan yang utuh, yakni tauhid. Bukankah, HOS Cokroaminoto mengajarkan kepada kita bahwa bagi kaum muda yang ingin memasuki panggung politik, harus memahami tiga hal, yakni semurni-murninya tauhid, setinggi-tingginya ilmu, dan sepintar-pintar siasat. Pemaknaan tiga idiom ini oleh politik kaum muda, memberikan roh, bahwa ketauhidan merupakan yang tidak boleh ditawar dalam menghadapi panggung politik (amburadul) modern Indonesia saat ini. Kedua, generasi mudalah yang kelak mampu serius memetakan ilmu pengetahuan untuk membangun kohesi dengan mekanisme politik ke depan sehingga trias politica yang telanjur kita gunakan, niscaya tidak lagi bersikukuh dengan siasat lewat persaingan politik yang tidak sehat. Akhirnya, tentu saja kita tetap optimisis melihat dinamika politik ke depan, baik dalam konteks nasional, terlebih lagi dalam konteks kedaerahan, terutama apabila kesadaran partai-partai merujuk kepada ketiga prasyarat ini. Pertama, partai dituntut untuk mutlak melibatkan generasi muda. Kedua, partai-partai menyadari residu sejarah Founding Father. Ketiga, partai benar-benar memiliki wawasan kebangsaan yang inhern dengan platform kepartaian yang mereka pimpin.(lampost.co)

Editor: admin metro

Terkini

Surya Paloh Ngaku di Golkar sejak Usia 16 Tahun

Kamis, 2 Februari 2023 | 12:22 WIB

PPP Bidik Sebelas Kursi DPRD Jabar

Kamis, 19 Januari 2023 | 12:01 WIB

Koalisi PKB-Gerindra Diramal Bubar

Selasa, 17 Januari 2023 | 12:01 WIB

Ridwan Kamil Gabung Sayap Golkar

Senin, 16 Januari 2023 | 12:01 WIB

Jokowi Ingatkan Semua Pihak Jaga Stabilitas Politik

Jumat, 13 Januari 2023 | 12:01 WIB

Bawaslu: Ada 3.189 Potensi Lokasi Khusus Pemilu

Rabu, 11 Januari 2023 | 12:01 WIB

Pakar: Biaya Politik Mahal Bisa Picu Korupsi

Jumat, 6 Januari 2023 | 12:01 WIB

200 Anggota PPK Dapat Asuransi

Kamis, 5 Januari 2023 | 12:01 WIB
X