Sabtu, 28 Januari 2023

Golkar Dinilai Tidak Lakukan Rekonsiliasi dan Konsolidasi

- Selasa, 29 Maret 2016 | 08:17 WIB

METROPOLITAN.ID - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Hasil Munas Riau Ahmad Doli Kurnia menilai hingga saat ini belum ada perkembangan berarti atau masih stagnan soal persiapan Munas Parta Golkar. Dia mengaku penyusunan kepengurusan DPP PG Bali yang direvisi dengan mengakomodir DPP PG Ancol juga belum ada hasilnya hingga saat ini.

"Menurut saya Golkar telah membuang waktu dalam upaya mencapai puncak momentum rekonsiliasi serta konsolidasi mempersiapkan dirinya untuk bangkit kembali secara cepat," kata Ahmad di Jakarta, Senin (28/3).

Menurutnya, di tengah partai lain sudah mempersiapkan diri menghadapi agenda-agenda politik baik nasional maupul lokal, seperti pilkada serentak 2017, Golkar senyap seakan tidak ada aktivitas politik yang berarti akhir-akhir ini.

"Seharusnya momentum tercapainya kesepakatan politik Januari lalu, yang dimulai dari Rapimnas DPP PG Bali yang menyepakati Munas, kemudian dikeluarkannya SK Kemenkumham kepada DPP PG Riau sebagai cerminan kepengurusan rekonsiliasi dan kepengurusan penyelenggara Munas, sudah sangat cukup untuk dilanjutkan kepada penetapan tanggal Munas dan pembentukan panitia penyelenggara Munas," terang Inisiator Muda Partai Golkar ini.

Ahmad pun mempertanyakan kembali kesungguhan kader Golkar terutama pimpinan Partai Golkar untuk bersatu dalam menyelesaikan secara tuntas perselisihan dengan segala dampaknya terutama ke daerah selama ini. Menurutnya, pimpinan Golkar sudah komitmen untuk melaksanakan Munas sesegera mungkin, seperti yang sudah diketahui secara luas oleh publik.

"Putusan MA tentang hasil PN Jakarta Utara seharusnya tidak menjadi penghambat, selama kita semua committed dengan kesepakatan politik yang telah diambil sejauh ini," ungkap dia.

Dia beranggapan jika putusan itu bisa disinkronkan dan ikut mendukung proses yang sudah berjalan, itu bisa saja diterima. Namun bila sebaliknya, kata dia putusan itu bisa menimbulkan masalah baru dan menghentikan proses persiapan Munas rekonsiliatif, tentu harus diabaikan.

"Toh kita semua sesungguhnya sudah punya basis kesepakatan politik dan legalitas formal dari pemerintah dengan dikeluarkannya SK DPP PG Riau oleh Kemenkumham," tandas dia.

Lebih lanjut, Ahmad mengatakan bahwa kader-kader dan pimpinan Golkar harus akan banyaknya waktu dan energi yang hilang selama ini. Dia menganjurkan agar tidak boleh lagi membuang waktu dan kesempatan.

Halaman:

Editor: admin metro

Terkini

PPP Bidik Sebelas Kursi DPRD Jabar

Kamis, 19 Januari 2023 | 12:01 WIB

Koalisi PKB-Gerindra Diramal Bubar

Selasa, 17 Januari 2023 | 12:01 WIB

Ridwan Kamil Gabung Sayap Golkar

Senin, 16 Januari 2023 | 12:01 WIB

Jokowi Ingatkan Semua Pihak Jaga Stabilitas Politik

Jumat, 13 Januari 2023 | 12:01 WIB

Bawaslu: Ada 3.189 Potensi Lokasi Khusus Pemilu

Rabu, 11 Januari 2023 | 12:01 WIB

Pakar: Biaya Politik Mahal Bisa Picu Korupsi

Jumat, 6 Januari 2023 | 12:01 WIB

200 Anggota PPK Dapat Asuransi

Kamis, 5 Januari 2023 | 12:01 WIB

Diloloskan, Partai Ummat Dapat Nomor Urut 24

Senin, 2 Januari 2023 | 12:01 WIB
X