METROPOLITAN.ID - Presiden Joko Widodo dalam sidang kabinet paripurna menekankan pentingnya politik kerja di tiap kementerian/lembaga. Dia meminta para pembantunya fokus wewujudkan program-program prioritas dalam 3,5 tahun ke depan. "Politik kita politik kerja. Bukan politik wacana. Fokus pada apa yang sudah direncanakan agar terlaksana di lapangan, bisa terwujud, bisa bermanfaat bagi rakyat," kata Jokowi di Gedung Utama Sekretariat Negara, Jalan Veteran, Jakarta, Kamis (7/4/2016). Jokowi menuturkan, penilaian terhadap implementasi program-program tersebut berasal dari masyarakat, bukan dirinya. Sebab itu, para menteri diminta fokus bekerja dan menghindari kegaduhan. "Nanti rakyat yang akan menilai, kita ini sudah bekerja atau belum. Mampu bekerja atau tidak," tuturnya. Dalam sidang kali ini, Presiden membahas empat topik secara bergantian. Pertama, rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) Tahun 2016 dan Penghematan Pagu Anggaran Tahun 2016. Kemudian dilanjutkan dengan topik Program Prioritas dan Pagu Indikatif dalam RKP 2017. Sidang ketiga membahas Percepatan Kemudahan Berusaha (Ease of Doing Business/EODB). Bersamaan dengan itu dibahas pula Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (One Map Policy). "Pada sidang paripurna kabinet kali ini, saya ingin menekankan beberapa hal yang berkaitan dengan APBNP, RPJMN, one map policy, dana desa, ease of doing business," ungkap mantan Gubernur DKI Jakarta ini. Terkait APBN Perubahan, Presiden meminta efisiensi terhadap belanja operasional maupun belanja modal. Termasuk memotong nomenklatur anggaran bersayap. "Lakukan efisiensi. To the point saja. Istilah yang berkaitan dengan pemberdayaan, peningkatan. Hilangkan, masuk kepada hal yang ingin kita lakukan," kata Jokowi.
