BANDUNG - Permasalahan sertifikasi dan inventarisasi situ-situ yang ada di Jawa Barat masih menjadi perhatian Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat. Hal ini kembali ditekankan Komisi I saat melakukan kunjungan kerja ke Balai PSDA Wilayah Sungai Cisadea-Cibareno di Sukabumi, beberapa hari lalu.
Pada kunjungan yang dipimpin Ketua Komisi I Syahrir tersebut, selain menyoroti masalah sertifikasi, Komisi I juga menyoroti masalah kinerja kepegawaian di Balai PSDA. Hal ini karena ternyata sebagian besar status pegawai di balai PSDA adalah non PNS/ASN.
Hal lain yang juga menjadi catatan Komisi I sebagaimana dikemukakan Syahrier adalah perampingan organisasi sebagai konsekuensi UU perangkat daerah yang bertujuan untuk efisiensi namun di satu sisi ternyata pemprov masih harus menyewa beberapa gedung untuk digunakan sebagai kantor. Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Komisi I Didin Syaefuddin mempertanyakan perubahan kewenangan PSDA dari yang semula pendayagunaan menjadi pengelolaan.
Sementara Anggota Komisi I Ganiwati mempertanyakan bagaimana controlling, evaluasi dan periodisasi pegawai mengingat jumlah tenaga non PNS yang cukup banyak dibanding yang PNS. Ia juga menekankan pentingnya pengawasan melekat yang dilakukan balai sebagai institusi yang paling paham kondisi lapangan.
(adv)
