BANDUNG - Pengelolaan jalan nasional di JAWA BARAT diharapkan bisa melibatkan banyak pihak. Hal ini dirasa penting untuk mempercepat perbaikan jalan nasional yang rusak.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi JAWA BARAT Daddy Rohanady meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bisa menambah jumlah balai pemeliharaan jalan di JAWA BARAT. Pasalnya, saat ini terdapat 40 persen jalan nasional yang kondisinya rusak parah dan membutuhkan perbaikan segera.
Namun, berdasarkan kewenangan, Pemerintah Provinsi JAWA BARAT tidak bisa melakukan apapun untuk memperbaikinya. ”Jalannya banyak yang rusak, silakan keliling, ke Cirebon, di Pelabuhan 2, Sumedang atau tempat lainnya,” kata Daddy di gedung DPRD Provinsi JAWA BARAT, beberapa waktu lalu.
Dia menilai, untuk mengatasi ini harus ada solusi agar kerusakan jalan bisa segera ditangani. Terlebih, banyak masyarakat yang tidak memahami bahwa jalan tersebut jalan nasional.
Untuk mengatasi ini, lanjut Daddy, seharusnya pemerintah pusat menambah jumlah balai yang ada di Provinsi JAWA BARAT agar kondisi jalan nasional yang rusak bisa terawasi.
”Masa jalan nasional yang rusak dibiarkan sampai berbulan-bulan, masyarakat kan tahunya itu jalan ada di Provinsi Jabar,” sesalnya.
Selain itu, pemerintah pusat bisa memberikan kewenangannya melalu dana hibah ke balai-balai milik provinsi agar bisa dilakukan swakelola pada pemeliharaan jalan.
Daddy menambahkan, usulan ini sudah disampaikan Komisi IV ke pemerintah pusat.
”Tetapi saat evaluasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) tadi sudah disampaikan kembali ke Kepala Dinas Bina Marga agar ditindak lanjuti keinginan ini,” ujarnya.
(adv)
