METROPOLITAN - Penga­mat Intelijen dan Keamanan Universitas Indonesia (UI), Stanislaus Riyanta, mendukung peringatan keras Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tidak menggunakan politik identitas berbalut SARA dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Presiden Jokowi menegaskan, politik identitas sangat ber­bahaya bagi Indonesia. Se­hingga politisasi agama serta SARA sebaiknya dihindari. Sebab di tengah ketidakpas­tian situasi ekonomi global, sehingga berpotensi menim­bulkan bahaya besar. Karena itu, ia mendorong elite parpol dan calon presiden maupun calon wakil presiden melakukan deklarasi bersama menyatakan dalam kampany­enya tidak akan menggunakan politisasi SARA yang berbahaya bagi kehidupan bangsa. “Saya sepakat kalau misalnya aktor-aktor politik itu nanti berkumpul dan mengakhiri hal-hal yang bersifat negatif. Termasuk istilah tadi, cebong kampret sekarang munculnya kadrun, ini akan muncul terus polarisasi dengan stigma ne­gatif bahkan arahnya dehu­manisasi yang merendahkan martabat manusia,” ujar Stani­slaus, Rabu (23/11/). “Saya sepakat perlu diadakan ko­mitmen diadakan deklarasi bersama yang tidak meng­gunakan istilah-istilah yang mengarah pada dehumani­sasi. Kalau misalnya ada se­perti itu ya harus ada sanksi tegas,” sambungnya. Tak hanya itu, Stanislaus juga meminta dibuatkan atu­ran secara tegas, baik oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun peraturan undang-undang yang meny­angkut soal politik identitas. Jika ada yang melanggar pe­raturan atau masih meng­gunakan cara-cara kampanye yang menimbulkan perpeca­han akan disanksi secara tegas, dengan mendiskualifikasi pencalonannya atau dicabut hak memilih maupun hak untuk dipilih. “Sebaiknya ini diatur jangan hanya imbauan atau jangan hanya arahan. Harus diatur secara detail di peraturan KPU atau di undang-undang pe­milu, misalnya tidak boleh melakukan politik yang menga­kibatkan atau mengakibatkan pecah belah atau merenda­hkan martabat manusia,” jelasnya. “Nanti apakah kemudian kalau misalnya ada yang mela­kukan itu disanksi tidak boleh tidak punya hak pilih tidak punya hak pilih kan bisa dia­tur. Kalau hanya dilarang tapi tidak ada sanksinya ya orang akan melanggar terus,” tambahnya. Stanislaus menambahkan, politik identitas sebuah ke­niscayaan. Namun terpenting adalah mereduksi dampak buruk, seperti menimbulkan konflik dan merendahkan nilai-nilai kemanusiaan. “Yang penting dampak yang harus direduksi jangan sampai po­litik identitas berdampak pada konflik massa dan jangan berdampak, sehingga mer­endahkan martabat manusia,” tegasnya. Stanislaus juga menilai po­litik identitas nyata dan ber­potensi tetap digunakan saat Pilpres 2024 dan hanya dihen­tikan dua hal yakni aktor po­litik dan peraturan yang tegas. “Polarisasi nyata dan itu ha­nya bisa dihentikan dua pihak. Pertama adalah pelaku pe­milu aktor-aktor pemilu dan kedua adalah dengan adanya peraturan dengan undang-undang atau peraturan yang sanksinya cukup tegas di undang-undang,” pungkas Stanislaus. (jp/feb/py)