METROPOLITAN - Delapan ketua umum partai politik (parpol) bertemu di Hotel Darmawangsa, Jakarta, Minggu (8/1). Kedelapannya merupakan parpol yang memiliki perwakilan di DPR.
Dalam pertemuan itu, mereka mengagendakan pembahasan sistem Pemilu proporsional tertutup.
Menariknya, dalam pertemuan ini tidak ada undangan untuk Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.
Ketum PKB, Muhaimin Iskandar, membenarkan agenda pertemuan tersebut.
Pria yang karib disapa Cak Imin itu mengatakan, pertemuan tersebut sebagai bagian dari konsolidasi untuk menolak wacana sistem proporsional tertutup.
“PKB dalam posisi menolak. Kita (PKB, red) sedang berkonsolidasi dengan partai lain. InsyaAllah hari ini akan ada pertemuan dengan partai lain,” ujar Cak Imim di kawasan Sarinah, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu (8/1).
Meski ada agenda tersebut, Cak Imin tidak memastikan bisa hadir. Ia hanya menegaskan bahwa PKB sepakat menolak sistem proporsional tertutup pada Pemilu 2024.
“Waktu sudah sangat pendek, pemotongan hak kompetisi demokratis. Kalau proporsional tertutup dipilih empat tahun sebelum Pemilu, barangkali wajar-wajar saja.
Tetapi ini satu tahun sebelum Pemilu, ini sama saja memberangus hak-hak kompetisi orang,” tegasnya.
Cak Imin memandang, sebaiknya setelah Pemilu Serentak 2024, sistem Pemilu baru dapat dibahas lagi.
Pasalnya, kedua sistem tersebut bisa digunakan dalam sistem demokrasi seperti Indonesia.
“Proporsional tertutup dalam waktu satu tahun sebelum Pemilu, ini tidak fair,” ujar Cak Imin.
Soal tidak adanya undangan untuk Megawati Soekarnoputri, ditengarai PDI Perjuangan mendukung sistem proporsional tertutup.
Sebagaimana pernyataan Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, sebelumnya yang menyatakan bahwa PDI Perjuangan mendukung sistem Pemilu proporsional tertutup untuk Pemilu 2024.
