METROPOLITAN - Dua program unggulan yang dicanangkan salah satu anggota DPRD Provinsi Jabar dari F-PKS Dapil IV Kota dan Kabupaten Sukabumi, Abdul Muiz nampaknya perlu mendapatkan acungan jempol. Pasalnya program yang digulirkannya mempunyai dampak positif seperti halnya perbaikan sarana keagamaan dan mencetak pengusaha baru di wilayah Jawa Barat terbilang sukses. Bahkan, angka bantuan yang digulirkannya dalam satu tahun cukup fantastis yaitu Rp4 Miliar sampai Rp5 Miliar, untuk peningkatan sarana prasarana keagamaan baik rehab maupun bangunan baru. ”Alhamdulillah selama 4 tahun mendapat amanah saya fokus untuk memfasilitasi bantuan keagamaan melalui hibah Gubernur, baik sarana kobong, rehab masjid, rehab madrasah, majlis, pelaatihan guru diniyah dan beberapa yang lainnya,” ujar Abdul Muiz kepada Metropolitan, Jumat (24/8) kemarin. Dia mengaku, anggaran Hibah Gubernur di Sukabumi di bidang keagamaan terbilang cukup besar karena banyak pesantrennya. Diantaranya, untuk program besar seperti rehab Masjid Agung Kota Sukabumi, pembangunan Masjid Agung Raudhotul Irfan Jalur Cibolang, Gedung Islamic Center dan Haji di Cikembar, Masjid pemprov Jabar di Sukaraja dan Masjid Agung Cibadak yang saat ini masih tahap pengerjaan. ”Tidak hanya itu, serta bantuan ratusan pesantren yang terbangun melalui program 1000 kobong pertahun anggaran yang terus digelontorkan,” jelasnya. Karena menurut Abdul Muiz, Sukabumi selain terkenal dengan Moci dan Gurilapsnya, baru-baru ini heboh dengan salah satu obyek wisata dunia yaitu Geopark Ciletuh Palabuhanratu. Sukabumi juga dikenal kota santri, mengingat banyak pesantren besar yang telah melahirkan para ulama yang sangat disegani, termasuk daerah dengan jumlah madrasah diniyah yang sangat banyak jumlahnya. ”Untuk itu, saya terus berupaya mendorong anggaran rehab dan pembangunan sarana keagamaan ini dapat tersalurkan. Bahkan, diharapkan bantuan pun dapat dirasakan merata hingga pelosok daerah,” imbuhnya. Tidak sampai disana, Abdul Muiz juga bakal mendorong peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik keagamaan sepetti guru, muallim dilingkungan madrasah diniyah, pesantren dan majlis taklim atau pengajian Al Quran. Memang kewenangan keagamaan menjadi ranah kewajiban pemerintah pusat, sehingga pemerintah daerah masih sangat terbatas mengalokasikan dalam APBD untuk sektor ini. ”Dalam suasana HUT RI ke-73 ini, ternyata masih banyak pekerjaan rumah yang belum terselesaikan, khususnya kesejahteraan guru diniyah, madrasah swasta, pesantren. Padahal peran kemerdekaan 17 agstus 45 tidak bisa dilepaskan dari jerih payah, pengorbanan, perjuangan para perintis kemerdekaan yang nota bene kaum santri, mualim dan lembaga pesantren merupakan tulang punggung perjuangan,” tuturnya. Oleh karena itu menurut Muiz sangat wajar jika pemerintah pusat memberikan penghargaan dan kesejahteraan para pelaku pendidikan keagamaan. Seluruh elemen guru diniyah, guru madrasah dan pesantren harus kompak memperjuangkan haknya sebagai warga negara untuk mendapatkan perlakuan yang sama dengan sekolah negeri dan swasta yang dibawah naungan Kemendikbud. (adv)
