METROPOLITAN - Dewan menemukan keganjalan dalam proyek revitalisasi Kalimalang. Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar), Imam Budi Hartono mengungkapkan, keganjalan itu diantaranya perpindahan proyek dari sisi utara ke sisi selatan. “Kami akan melihat dokumen KUA-PPAS terkait perpindahan proyek revitalisasi ini apakah sesuai atau diubah secara sepihak,” tegas Imam dalam kunjungan lapangan Komisi IV ke proyek revitalisasi Kalimalang, Kota Bekasi, Selasa (5/112019). Selain itu, komisinya juga menyoroti progres proyek ini yang baru berjalan 12 persen, sementara deadline tinggal sebulan lagi. Karena itu, Komisi IV akan menindak tegas apabila proyek ini mengalami keterlambatan dari deadline yang sudah disepakati. Menurut Imam, proyek Kalimalang terhambat karena dua hal, yakni proyek nasional pembangunan ruas jalan tol Becakayu (Bekasi- Cawang- Kampung Melayu), dan Design Engineering Digital (DED) yang telat karena menunggu DED hibah yang berasal dari CSR hal ini yang menghambat pekerjaan di Kalimalang Tindak lanjut kedepannya Komisi IV akan mengevaluasi di tahun anggaran 2020, apakah proyek revitalisasi Kalimalang tetap diberi anggarannya atau proyek ini ditunda karena berbenturan dengan proyek ruas jalan tol Becakayu, sehingga anggaran bisa diputar untuk keperluan provinsi yang dianggap penting lainnya. Sementara itu, anggota Komisi IV DPRD Jabar, Daddy Rohanady mengatakan, proyek revitalisasi Kalimalang merupakan salah satu proyek strategis di Provinsi Jawa Barat. Tapi persoalan izin proyek belum adanya sinkronisasi antara Dinas SDA Provinsi Jawa Barat dengan Dirjen SDA Kementerian PUPR. Daddy juga menyoroti pekerjaan Kalimalang yang awal peruntukan APBD dikerjakan di sisi utara, tapi kenyataannya berubah menjadi sisi selatan itu berdampak pada besaran anggaran menjadi Rp 4,75 miliar serta berbenturan dengan proyek tol Becakayu. (adv)