METROPOLITAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor bakal melanjutkan program pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) pada 2022. Ditahun ini Pemkab Bogor menganggarkan Rp18 Miliar untuk 1.200 unit rumah. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DKPP) Kabupaten Bogor, Ajat R Jatnika mengatakan, untuk satu unit rumah mendapatkan anggaran Rp15 juta. Anggaran tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Bogor," kata Ajat. Target sasaran rehabilitasi rutilahi tahun ini, lanjut Ajat, menurun di banding tahun 2021 yang mencapai 2.000 unit. Sehingga dengan adanya bantuan dari pemerintah provisi dan pusat sangat membantu. "Untuk pemerintah provinsi rencananya akan membantu 700 unit, sedangkan untuk pemerintah pusat melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) 3.000 unit," paparnya. Berbeda dengan Pemkab Bogor, anggaran rehabilitasi yang bersumber dari Pemprov Jabar dan BSPS untuk satu unit rumah akan menerima Rp20 juta. Namun diperlukan verifikasi untuk mendapatkan bantuan tersebut. "Iya perlu ada verifikasi untuk bantuan dari pemprov dan pusat. Sedangkan untuk yang APBD berdasarkan verifikasi dari kecamatan dan desa," kata Ajat. Jika diakumulasikan pada 2022 ini setidaknya bakal ada 4.900 unit rumah yang bakal menerima bantuan rehabilitasi, dengan anggaran dari Pemprov Jabar sekitar Rp14 M dan BSPS Rp60 M. Sehingga total anggaran untuk RTLH di Kabupaten Bogor pada 2022 mencapai Rp92 M. Sementara itu, selama kepemimpinan Bupati Bogor Ade Yasin tak kurang dari 11.656 unit RTLH dibangun yang bersumber dari APBD Kabupaten Bogor. Lalu 2.430 unit dari Pemprov Jabar dan 7.392 unit dari BSPS. (mam)