Hal tersebut nampak ketika terjadi bencana di pertengahan tahun, DPRD Kota Bogor langsung mengawal dan mengawasi penanganan pelaksanaan penanggulangan bencana yang terjadi di Kota Bogor.
Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto menilai berdasarkan hasil pengawasan yang sudah dilakukan proses tanggap darurat bencana yang dilakukan Pemerintah Kota Bogor, sudah maksimal.
Namun, langkah rehabilitasi pascabencana maupun pencegahan bencana juga harus ditingkatkan.
“Saya melihat respon dan gerak dari Pemkot untuk tanggap darurat, baik dalam hal pengangkutan, penanganan pengungsi, pemasangan alat darurat, hingga penyelamatan berjalan sangat baik. Namun, rehabilitasi pascabencana perlu diperbaiki terutama dalam hal pemutusan rantai birokrasi yang lama,” ujar Atang.
Pengawasan oleh masing-masing Komisi terhadap kinerja Dinas dan Perangkat Daerah lain juga menunjukkan hasil yang bagus.
Banyak program-program strategis di tahun 2022 telah diselesaikan oleh Pemkot. Hal ini tidak terlepas dari pengawasan masing-masing Komisi melalui rapat kerja maupun sidak ke lapangan.
Tercatat, beberapa kali Dewan melakukan sidak terhadap pembangunan, seperti sekolah satu atap di Kencana, masjid agung, pedestrian, RSUD, perpustakaan, hingga bangunan sekolah yang rusak.
Untuk kinerja legislasi, DPRD Kota Bogor telah menyelesaikan 19 Perda, dan masih melakukan pembahasan rutin 4 Perda selama kurun waktu 2021-2022.
Tak hanya itu, DPRD Kota Bogor melalui Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) telah melaksanakan evaluasi dan efektivitas pelaksanaan Perda, untuk melihat sejauh mana implementasi perda di lapangan, sekaligus melakukan sosialisasi Perda kepada masyarakat.
“Kami semua berharap ketiga fungsi yang dimiliki DPRD dapat meningkat lagi di tahun 2023. Fungsi legislasi, pengawasan, maupun pengawasan dapat berjalan optimal jika berkolaborasi dengan semua pihak. Untuk itu, kami sangat membutuhkan masukan, dorongan, maupun kerja sama dengan seluruh lapisan masyarakat”, pungkas Atang.