METROPOLITAN – Penduduk diJawa Barat yang semakin banyak menuntut kebutuhan rumah yang juga tinggi. Akan tetapi, tingkat kepemilikan rumah masih belum merata. Di sisi lain, program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) pun belum maksimal. Ketua Pengembang Indonesia (PI) Jabar, Firaldi Akbar Zulkarnain, mengatakan, di Bogor termasuk wilayah yang terpadat penduduknya, dengan jumlah anak muda yang sangat banyak. Dengan demikian, kebutuhan akan rumah di Jabar pun sangat tinggi. Sementara harga tanah di lokasi yang cukup strategis sudah relatif mahal. ”Ada tanah yang murah, tapi itu ada di daerah yang jauh dari lokasi strategis. Atau tanahnya itu bukan horizontal, tapi vertikal ke atas. Nah, kalau vertikal, pembangunan petumahan itu berarti membutuhkan modal yang besar,” kata Aldi. Pemerintah sudah mengadakan program FLPP untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) khusus rumah bersubsidi dalam membantu MBR dalam memiliki rumah. Akan tetapi, para pengembang di Jabar masih cukup kesulitan mewujudkan pembangunan perumahan bersubsidi. ”Memang perkembangan FLPP di Jawa Barat juga belum maksimal, itu yang saya rasakan sebagai praktisi. Kenapa, karena banyak aturan-aturan main yang cukup memberatkan. Misalnya, semuanya itu harus Standard Nasional Indonesia, kemudian soal peraturan dan sebagainya,” katanya. Aldi menyatakan, persoalan itu pun sebetulnya telah disampaikan perwakilan PI saat mengikuti rapat pleno dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Oleh karena itu, dia berharap pengembang dapat dimudahkan dalam membangun perumahan bersubsidi. ”Semangat untuk membangun perumahan FLPP dari kawan-kawan itu masih tinggi. Jadi, untuk potensi  pertumbuhan rumah, khususnya di Jawa Barat, juga masih besar. Soalnya, di Jabar ini ada market-nya, masih ada tanahnya dan ada kontraktornya,” ucapnya. (pr/mam/py)