METROPOLITAN - Tak hanya di pasar hunian komersil, rumah subsidi pada 2019 ini bakal mengalami kenaikan hingga 7,5 persen. Sebelumnya, harga rumah subsidi yang diperuntukan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) ditentukan pemerintah berkisar Rp130 –Rp205 juta per unit. Pelaksana Tugas Harian (Plt) Dirjen Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Khalawi AH, mengatakan, kenaikan harga untuk 2019 berkisar 3–7,5 persen. Batasan harga rumah MBR 2019 sudah dalam pengajuan kepada menteri keuangan. “Semoga Januari ini bisa ditetapkan,” ujarnya. Menurutnya, pada 2018 harga rumah bersubsidi terendah berdasarkan Keputusan Menteri PUPR No 552/ KPTS/M/2016 adalah Rp130 juta per unit. Harga itu berlaku untuk Pulau Jawa, kecuali Jabodetabek dan Sumatera kecuali Kepulauan Riau dan Bangka Belitung. Lalu, harga tertinggi diberlakukan di Papua dan Papua Barat, yakni Rp205 juta per unit. Khusus Jabodetabek dibanderol Rp148,5 juta per unit. Selanjutnya, kenaikan harga rumah subsidi untuk MBR menjadi sangat penting diperhatikan Real Estat Indonesia (REI). Ketua Umum REI, Soelaeman Soemawinata, mengatakan, pihaknya mengusulkan besaran kenaikan harga rumah tapak bersubsidi untuk MBR sebesar 10 persen dibandingkan 2018. “Selama ini, rata-rata kenaikan harga rumah subsidi sebesar 5%, kami mengusulkan kali ini sebesar 10%,” ujar Soelaeman. Eman menambahkan, usulan kenaikan harga ditetapkan berdasarkan analisis harga yang diperoleh dari semua daerah, kemudian dirangkum menjadi satu harga yang paling ideal. Kenaikan harga di setiap daerah sangat bervariasi. Salah satunya karena biaya transportasi bahan bangunan. Semakin sulit terjangkau, biaya transportasi membesar sehingga harga rumah ikut melambung. Di tengah usulan kenaikan harga rumah, REI tetap memperhatikan kualitas dan kenyamanan pembeli rumah. Kenaikan harga dinilai tak bisa dibendung di tengah harga lahan yang terus melambung dan beban transportasi bahan bangunan. “Kami concern pada kualitas hunian yang dibangun,” pungkasnya. (rol/els/py)
