Ketua Komisi IX DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi, menyebut bahwa Kota Bogor merupakan salah satu sentra kuliner masyarakat se-Jabodetabek yang tentu kesehatan kandungan makanannya sendiri harus diawasi secara ketat. Untuk itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor memiliki program Badan Kuliner Bogor (Bakul) untuk mengawasi dan memberikan izin penjualan terhadap pedagang di Bogor.
METROPOLITAN - Saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI ke Kota Bogor, Dede menyampaikan selama Ramadan hingga Lebaran penjualan makanan akan semakin tinggi. Untuk itu, pemerintah perlu menjaga kandungan kesehatan makanannya.
Ia menjelaskan, kunjungannya kali ini tak ingin sidak melainkan ingin mengetahui konsep yang dimiliki Kota Bogor dalam menangani masalah kesehatan makanan. “Nah yang kita lakukan ini bukan sidak, melainkan ingin tahu konsep secara menyeluruh yang dilakukan masing-masing institusi atau lembaga daerah dalam menangani penyelewengan penjualan makanan. Saya senang melihat kreativitas Bogor ini dengan Bakul-nya. Ini menandakan mereka sadar terhadap kesehatan,” bebernya.
Politisi Partai Demokrat itu sendiri berpesan agar ide brilian seperti Bakul terus dikelola dengan baik, sehingga Kota Bogor bisa dijadikan kota percontohan bagi daerah lainnya. Menurutnya, konsep Bakul merupakan terobosan dan sesuai visi Kota Bogor menjadikan kota ramah keluarga, sehingga wadah bagi pegiat Usaha Kecil dan Menengah (UKM) menjadi istimewa. “Wali kota Bogor sudah menjelaskan bahwa selama ini UKM sudah memiliki wadah dan bertindak sebagai pengawas bernama Bakul yang sudah mensinergikan, mulai dari perizinan dan pelatihan informasi. Kami juga sudah cek dari BPOM Kota Bogor di mana bahwa selama ini terus melakukan pengecekan di lapangan, sehingga tidak ditemukan hal yang berbahaya,” jelas Dede.
Di tempat yang sama, Wali Kota Bogor, Bima Arya, menjelaskan, sejak dibentuk Bakul sangat membantu peredaran makanan di Kota Bogor serta bisa menyejahterakan masyarakat secara individu. “Bakul ini sangat membantu. Nanti kita akan koordinasi dengan lokaloka di Bogor. Bakul juga sudah dipantau BPOM ya, tapi kita akan terus koordinasikan dengan tim,” imbuhnya.
“Semua kita pantau. Makanya saya selalu minta ada rekap per bulan, itu masuk berapa yang dikeluarkan berapa, mentoknya di mana. Peran lurah akan kita maksimalkan karena nanti lurah yang tahu UKM di mana saja. Mereka ngadu ke lurah, lurah koordinasikan dengan dinas-dinas,” tambah Bima, seraya menunjuk salah satu lurah yang hadir di Balai Kota Bogor. (*/feb/py)
