METROPOLITAN - Pengurus Daerah Central Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Bogor (CGMPB) menggelar diskusi membahas izin minimarket di wilayah Karadenan, Cibinong, Kabupaten Bogor, kemarin. Dari hasil diskusi, mereka meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor memberikan ketegasan terkait pengajuan izin minimarket dalam Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 63 tahun 2017. Menurut Ketua Cabang (CGMPB), Mulyana, cara diskusi ini adalah kajian dalam kumpulan beberapa mahasiswa yang ada di wilayah Bogor. Diskusi ini menjadi pembahasan karena adanya moratarium dalam Perbub nomor 63 tahun 2017. “Dari sejak berdiri hingga saat ini pada kenyataanya di lapangan banyak ditemukan pelanggaran. Makanya, kami minta ketegasan,” kata Mulayana usai melakukan diskusi. Apalagi, sambung Mulyana, ketika saat di konfirmasi pada pihak terkait rupanya izin minimarket adanya di Pusat. Namun sejauh ini, untuk jumlah minimarket di Kabupaten Bogor berjumlah sekitar 800. “Jumlah itu tersebar di seluruh 40 Kecamatan di Kabupaten Bogor, jumlah tersebut adalah jumlah yang memiliki izin dari Pemkab Bogor. Tapi, fakta di lapangan itu melebih 800 minimarket,’’ ucap dia. Untuk itu, ia berharap Pemkab Bogor dapat menegakkan kembali terhadap izin-izin minimarket yang ada. Bahkan, pihaknya menginginkan agar perbub ini di revisi kembali, karena aturan tersebut mandul. “Yang pasti Perbup itu ada ketimpangan di PP, Permendagrin dan Perbup ini. Maka dari itu saya meminta Pemkab Bogor untuk dilakukan revisi,” ujarnya. (mul/b/rez)