METROPOLITAN - Mema­suki 2021, ada beberapa hal yang dapat diharapkan dari sektor properti. Di antaranya laju penambahan suplai pro­perti diperkirakan masih akan membanjiri pasar, hal ini kemungkinan diikuti pulihnya daya beli seiring membaiknya perekonomian dan wabah yang mulai terkendali. Sektor properti harus mela­kukan adaptasi dengan mengembangkan hunian yang sesuai dengan kebutuhan dan gaya hidup masyarakat yang selama pandemi semakin membutuhkan lingkungan yang lebih sehat, koneksi internet yang gegas dan sta­bil, dan ruangan untuk mela­kukan aktivitas work from home dan school from home. Sektor properti juga harus berinovasi dengan melakukan digitalisasi mulai dari pame­ran properti dan showing unit secara virtual sampai ke tahap transaksi pembelian yang terakhir. Namun, pemulihan pro­perti juga tergantung pada kondisi makroekonomi dan politik serta tidak lepas dari sejauh mana pemerintah bisa secepatnya menanggu­langi pandemi Covid-19, termasuk dalam hal vaksi­nasi di mana Indonesia harus mengejar ketertinggalan agar pemulihan ekonomi nasional bisa cepat tercapai. Adanya reshuffle kabinet yang baru saja terjadi diharapkan juga bisa berdampak positif seka­ligus bisa mempercepat pe­mulihan ekonomi nasional. Salah satu upaya pemerin­tah untuk memulihkan eko­nomi nasional adalah dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp413,8 triliun untuk sektor infrastruktur sebagai ujung tombak perekonomian nasional pada 2021 menda­tang. Selain untuk pemulihan ekonomi, pembangunan in­frastruktur juga sebagai peny­ediaan layanan dasar serta peningkatan konektivitas. Marine menambahkan ba­hwa peningkatan konektivi­tas ini bisa berdampak langs­ung pada perkembangan properti pada daerah-daerah di luar Jakarta. RIPMI-H menunjukkan kenaikan indeks harga properti pada area-area yang terpengaruh pembangu­nan infrastruktur, khususnya akses transportasi. Karena itu, kawasan-kawasan di se­kitar kawasan hunian ter­padu (planned community), jalan tol baru, dan jalur trans­portasi massal semakin men­jadi incaran konsumen. Langkah pemerintah yang terus menitikberatkan pembangunan infrastruktur untuk konektivitas mem­buat konsumen semakin yakin bahwa properti-pro­perti di sekitar transportasi umum ini memiliki prospek yang bagus di kemudian hari. Di balik berbagai faktor pendorong tersebut masih timbul pertanyaan sejauh mana tingkat konsumsi dapat mendorong aktivitas eko­nomi khususnya transaksi properti. Menurutnya, pe­merintah perlu melakukan langkah-langkah untuk me­ningkatkan persepsi risiko kredit oleh industri per­bankan, agar suku bunga kredit dapat mengikuti turun­nya suku bunga acuan. Saat ini Bank Indonesia su­dah beberapa kali melakukan penurunan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR). Terakhir, Rapat Dewan Gu­bernur (RDG) Bank Indone­sia pada 16-17 Desember 2020 memutuskan untuk mem­pertahankan BI7DRR sebesar 3,75 persen dengan suku bunga Lending Facility sebe­sar 4,50 persen. Marine berharap agar laju penurunan suku bunga BI­7DRR ini diikuti pula oleh suku bunga KPR. Berdasarkan data hingga Agustus 2020, rata-rata suku bunga KPR dan KPA sejak Januari 2019 adalah 8,75 per­sen sementara rata-rata suku bunga BI7DRR berada di angka 5,15 persen. Adapun pergerakan suku bunga KPR dan KPA juga belum sedina­mis BI7DRR. (jp/feb/run)