METROPOLITAN - Kemen­terian Perdagangan (Kemen­dag) memandang perlu upaya serius untuk membangkitkan kembali aspal Buton agar da­pat seperti dulu. Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry menilai aspal Buton harus dikelola agar punya daya saing yang kuat melawan aspal-aspal sintetis yang lain. Karena itu, dukungan teknologi pemro­sesan, logistik, transportasi, dan perdagangannya harus diperkuat. “Pada intinya pengguna kan ingin aspal yang berkualitas dan harganya kompetitif. Un­tuk itu, di sektor produksi perlu didukung teknologi yang bagus, dan kami di (Kemen­terian, red) Perdagangan mendukung dengan sistem logistik, pemasaran, dan akses pasar yang luas,” ujarnya da­lam keterangannya, Selasa (1/6). Jerry mengungkapkan aspal Buton sangat terkenal sejak zaman kolonial Belanda hingga nama Buton selalu dikaitkan dengan aspal. Namun, pada perkembangan­nya aspal sintetis lebih ba­nyak digunakan sehingga aspal Buton agak menurun penggunaannya. Bupati Buton La Bakry ber­tekad membangkitkan kem­bali aspal Buton. Menurutnya, aspal Buton dikenal dengan kualitas yang bagus dan du­rability yang lama. Ia berharap pemerintah pusat mengem­balikan kembali kejayaan aspal Buton sehingga bisa memberikan dampak bagi kesejahteraan masyarakat. Jerry sendiri melihat perlu­nya kerja sama dengan lem­baga-lembaga pemerintahan seperti Kementerian Desa (Kemendes) dan pihak swas­ta untuk masalah ini. “Kita mulai dari yang dekat dulu. Di Kemendes kan ada dana desa. Kita tanya, bisa nggak salah satu penggunaan dana desa adalah untuk pembangunan infrastruktur yang memakai aspal Buton?” imbuhnya. Sementara itu, Direktur Pro­mosi dan Investasi Desa Ke­mendes Supriyadi menilai sangat memungkinkan bahwa penggunaan dana desa untuk pembangunan infrastruktur memakai aspal Buton. Bahkan, menurutnya, jika itu diwu­judkan maka dana desa akan lebih bermanfaat bagi masy­arakat. Pasalnya, menurut Supri­yadi, aspal Buton juga meru­pakan produk daerah. Dengan memakai aspal Buton untuk pembangunan jalan di desa-desa berarti perputaran dana desa akan kembali ke daerah. Sehingga, antardaerah bisa saling mendukung dalam mengoptimalkan penyerapan dana desa tersebut. “Dana desa kembali ke desa, dan bahkan bisa berman­faat maksimal untuk pembangunan daerah,” pung­kasnya. (jp/feb/run)