METROPOLITAN - Kemen­terian Keuangan (Kemenkeu) memberi bantuan tunai un­tuk Pedagang Kaki Lima (PKL) dan warung sebesar Rp1,2 juta, melalui TNI/Polri. Men­teri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, memin­ta pedagang menerima penuh tanpa ada potongan. “Kita berharap uangnya dapat diterima masyarakat utuh, tanpa berkurang satu rupiah pun,” ujarnya secara virtual, Kamis (9/8). Sri Mulyani mengatakan, alasan pemerintah mengutus TNI/Polri dalam pembagian bantuan tunai kepada PKL dan warung Rp1,2 juta ada­lah untuk mencegah kete­gangan yang terjadi selama TNI/Polri bertugas untuk menertibkan usaha yang melanggar ketentuan. Sebab, Sri Mulyani menga­ku selama penerapan Pem­berlakuan Pembatasan Ke­giatan Masyarakat (PPKM) darurat berlangsung kerap terjadi ketegangan antara pedagang dengan petugas di lapangan dalam penegakan protokol kesehatan Covid-19. “Karena itu, Bapak Presiden memutuskan TNI dan Polri juga diberi kewenangan me­nyalurkan langsung kepada PKL. Dengan demikian, tugas yang dilakukan TNI dan Polri di lapangan bisa dipa­hami masyarakat,” ungkapnya. Selama penyaluran, lanjut Sri Mulyani, TNI/Polri yang ditugaskan diminta menunjukkan bukti berupa foto dan administrasi tanda terima yang nantinya dima­sukkan dalam sistem. Hal itu untuk memastikan bahwa yang menerima bantuan tu­nai PKL dan warung Rp1,2 juta adalah benar-benar yang berhak. Alasan lainnya adalah ka­rena ada usaha kecil yang sudah mendapatkan melalui Kementerian Koperasi dan UKM. “Jadi TNI/Polri meyakinkan bahwa mereka belum menda­patkan bantuan yang awal sehingga tidak tumpang tin­dih untuk keadilan,” imbuh­nya. Sebagai informasi, syarat penerima bantuan tunai PKL dan warung Rp1,2 juta dibe­rikan kepada yang belum pernah tersentuh bantuan seperti Banpres Produktif Usaha Mikro (BUPM) yang besarannya sama. Penerima juga dipilih hanya dari dae­rah yang menerapkan PPKM Level 4. (jp/feb/run)