METROPOLITAN - Polemik minyak goreng masih belum usai membuat masyarakat geram. Pasalnya, minyak go­reng ini merupakan komodi­tas strategis industri yang menyangkut hajat hidup orang banyak dari sisi aspek sosial dan ekonomi. Untuk menjamin keterse­diaan dan menjaga kestabilan harga minyak goreng curah, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengeluarkan Permenperin Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyediaan Mi­nyak Goreng Curah untuk Kebutuhan Masyarakat, Usa­ha Mikro dan Usaha Kecil dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Peraturan tersebut menga­tur kewajiban penyediaan minyak goreng curah di dalam negeri. “Ini adalah bentuk upaya pemerintah memenuhi kebutuhan masyarakat ter­hadap minyak goreng seka­ligus menjaga ekonomi terus bergerak melalui usaha kecil dan mikro,” kata Menperin Agus Gumiwang Kartasasmi­ta di Jakarta, Senin (21/3). Ia menuturkan, Permenpe­rin ini mengatur mekanisme penyaluran dan pengawasan minyak goreng curah dari tingkat produsen sampai dengan distributor hingga pengecer untuk memastikan masyarakat mendapatkannya pada Harga Eceran Tertinggi (HET). “Selain itu, Permenperin ini juga mengatur tentang pem­biayaan penyediaan, pembi­naan dan pengawasan, dan sanksi atas pelanggaran ke­tentuan,” jelas Agus. Pemerintah melalui Permen­dag Nomor 11 Tahun 2022 menetapkan HET minyak goreng curah di tingkat ma­syarakat sebesar Rp14.000 per liter atau Rp15.500 per kg. Sementara itu, BPDPKS me­netapkan Harga Acuan Ke­ekonomian (HAK) minyak goreng curah berdasarkan harga rata-rata crude palm oil pada lelang dalam negeri dalam satu bulan terakhir. Diketahui bahwa terdapat 81 perusahaan industri minyak goreng yang diwajibkan untuk melaksanakan penyediaan minyak goreng curah bagi masyarakat, usaha mikro dan usaha kecil. Kewajiban penu­gasan oleh Menperin ini merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden Joko Widodo. “Total volume minyak go­reng curah yang wajib disa­lurkan perusahaan minyak goreng sebesar 14 ribu ton per hari,” tandasnya. (jp/feb/ run)