METROPOLITAN - Kemen­terian Perindustrian (Kemen­perin) mencatat ada 75 in­dustri Minyak Goreng Sawit (MGS) terlibat dalam meny­ediakan dan mendistribusi­kan Minyak Goreng Curah (MGC) bersubsidi bagi ma­syarakat serta pelaku usaha mikro dan kecil. Mereka juga telah mendapat nomor registrasi dan berkontrak dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). “Mereka wajib mempro­duksi dan mendistribusikan MGC kepada masyarakat, termasuk usaha mikro dan kecil,” kata Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangannya, Ming­gu (10/4). Hal itu sesuai amanat Pe­raturan Menteri Perindu­strian (Permenperin) Nomor 8 Tahun 2022 tentang Peny­ediaan Minyak Goreng Curah untuk Kebutuhan Masyara­kat, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil dalam Kerangka Pem­biayaan oleh BPDPKS. Saat ini, baru 55 dari 75 perusahaan industri peser­ta program yang telah mulai memproduksi minyak goreng sawit curah bersubsidi. Se­mentara 20 perusahaan lain belum sama sekali memulai produksi dalam program ini. “Di antara 55 perusahaan yang telah mulai berpro­duksi, realisasi jumlah pro­duksinya bervariasi,” ujarnya. Sebagian perusahaan mam­pu memenuhi jumlah yang ditargetkan, namun seba­gian lain masih jauh dari harapan. Karena itu, berbagai upaya pembinaan dan pengawasan dilakukan agar perusahaan industri memenuhi komitmen mereka untuk menyalurkan minyak goreng sawit curah dalam jumlah yang ditarget­kan. Dalam upaya pengelolaan dan pengawasan produksi serta distribusi MGC, Ke­menperin menginisiasi peng­gunaan teknologi informasi yang dinamakan Sistem Informasi Minyak Goreng Curah (SIMIRAH). “Tujuannya agar memper­mudah pelaku industri se­kaligus untuk menjaga trans­paransi dan akutabilitas kepada masyarakat sehing­ga tercipta good governance,” ujarnya. (jp/feb/run)