METROPOLITAN.ID - DPRD Kota Bekasi terus meminta Pemerintah Kota Bekasi untuk menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hal itu diungkapkan Anggota DPRD Kota Bekasi Ahmad Faisyal Hermawan.
Ahmad Faisyal Hermawan memastikan DPRD Kota Bekasi memberikan perhatian penting pada kinerja pemerintah untuk memaksimalkan PAD.
Baca Juga: Pemkab Bogor Targetkan Rp9,5 Triliun untuk Belanja Daerah di 2024
“Penting untuk menopang pembangunan yang ada di wilayah. Karena kalau kita tidak bisa memaksimalkan yang namanya pendapatan asli daerah, bagaimana kita mau melakukan pembangunan yang ada di Kota Bekasi,” kata dia dikutip dari radarbekasi.id, Rabu 15 November 2023.
Pria yang juga sekretaris Komisi III DPRD Kota Bekasi ini menyebut ada berbagai cara yang dapat dilakukan Pemkot Bekasi untuk memaksimalkan capaian PAD.
Ia menyebut bahwa strategi diperlukan untuk mendorong ketaatan wajib pajak di Kota Bekasi.
Baca Juga: Pilih Microsoft Xbox atau Sony PlayStation, Mana yang Lebih Unggul?
Salah satunya memberikan penghargaan dan sanksi kepada setiap wajib pajak.
Ahmad Faisyal Hermawan menuturkan, penghargaan bisa diberikan potongan atau pelonggaran waktu pembayaran bagi mereka yang taat membayar pajak. Sementara, sanksi mulai dari sanksi ringan, sedang, hingga berat.
“Supaya para wajib pajak yang ada di Kota Bekasi bisa tertib untuk membayar pajaknya, harus ada reward dan punishment,” kata dia.
Baca Juga: BPJS Ketenagakerjaan Minta Data RT RW Segera Rampung Terlapor
Sejauh ini, kata dia, Pemkot Bekasi dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) telah melakukan hal-hal tersebut.
Contohnya, memberi potongan bagi wajib pajak perorangan seperti PBB. Hanya saja, kata dia, pemerintah perlu lebih tegas dalam memberikan sanksi.