METROPOLITAN.id - Pembangunan Jalur Puncak II yang sempat terkatung-katung, kini menemukan titik terang kembali usai para wakil rakyat yang ada di Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mengawal agar rencana pembangunan Jalur Puncak II tersebut dianggarkan pada 2022. Bupati Bogor Ade Yasin berharap pemerintah pusat ikut serta dalam membangun proyek Jalur Puncak II tersebut, usai Pemerintah Provinsi Jawa Barat batal membiayainnya. Terlebih dengan tdibangunnya Jalur Puncak II bisa menurunkan 50 persen kemacetan di Jalur Puncak, Cisarua. "Dengan adanya jalur puncak II, diharapkan ada efisiensi jarak tempuh sekitar 16 persen dan menurunnya tingkat kemacetan Kawasan Puncak sebesar 50 persen," kata Ade Yasin. Ade Yasin mengaku cukup senang jika anggota DPR RI ikut mengawal proses penganggaran untuk pembangunan Jalur Puncak II tersebut. Apalagi saat ini, setiap akhir pekan volume kendaraan yang melintasi Kawasan Puncak mencapai 28.000 unit per hari. Padahal, sepanjang 23 kilometer Jalur Gadog-Puncak Pas idealnya hanya menampung 12.000 kendaraan per hari. Ia optimistis jalur yang juga disebut sebagai Poros Tengah Timur (PTT) itu dapat berimplikasi positif pada aspek ekonomi, yakni mengangkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di wilayah Timur Kabupaten Bogor. Sebelumnya, Pemkab Bogor sempat menganggarkan Rp5 miliar untuk TNI dari Korem 061/Suryakencana untuk melanjutkan pembukaan jalur Puncak II. Pembangunan jalur yang ditaksir menelan anggaram hingga Rp1,2 triliun ini mampu mendongkrak perekonomian warga. “Pembangunan jalur Puncak II harus segera. Keinginan kita memang kuat, saya harapkan masyarakat juga ikut gotong royong. Pembangunannya harus dipaksa karena memang kebutuhan,” tandas Ade Yasin Belum lama ini, Anggota Banggar sekaligus Anggota Komisi V DPR RI, Mulyadi mengaku tengah mengawal rencana pembangunan Jalur Puncak II atau Poros Tengah Timur (PTT), agar bisa dianggarkan pada tahun 2022 dengan nilai pagu Rp1,6 triliun. "Sedang dikawal di Banggar dan Komisi V agar bisa dianggarkan tahun 2022, sekitar Rp1,6 triliun," kata dia. Mulyadi mengungkapkan, tahun ini rencananya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan membuat kajian detail engineering design (DED) jalur penghubung Bogor-Cianjur itu. "Insha Allah tahun 2021 akan dibuat DED dan tahun 2022 pembangunan fisik," paparnya. Ia mengakui bahwa Jalur Puncak Cisarua kini kondisinya selalu padat setiap akhir pekan, terlebih saat libur panjang. Maka, menurutnya membutuhkan jalur alternatif yang juga representatif dilalui pengendara. "Puncak II ini bukan hanya solusi akan kemacetan lalu lintas kendaraan di Kawasan Puncak tetapi juga bisa meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar," ungkapnya. (mam)