Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor bersama DPRD saat ini masih membahas Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2023. Salah satu yang menjadi perhatian, yakni kelanjutan pembangunan RSUD Bogor Utara. WAKIL Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor, Ridwan Muhibi, menjelaskan, saat menggelar rapat bersama, Dinkes kembali mengajukan anggaran untuk kelanjutan pembangunan RSUD Bogor Utara. Sebab, pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang tinggal di Bogor Utara menjadi prioritas Pemkab Bogor. “Selama ini di Bogor Utara belum ada RSUD, hanya ada puskesmas dan beberapa rumah sakit swasta,” kata Ridwan. Ia juga mendukung jika Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Badan Anggaran (Banggar) kembali menganggarkan untuk kelanjutan pembangunan RSUD Bogor Utara. “Ketika rapat bersama Dinkes, kita mendorong juga untuk kelanjutan pembangunan RSUD itu. Apalagi saat ini fisik bangunannya sudah ada,” paparnya. Ridwan juga mengaku mendapat informasi jika saat ini anggaran yang diajukan Dinkes terkait pembangunan RSUD Bogor Utara dicoret TAPD dan Banggar. Sebab, dalam pembahasan RAPBD 2023 masih ada defisit anggaran. “Terakhir saya dapat informasi dikosongkan pengajuan Dinkes karena defisit. Tapi nanti kita lihat saja ketika pembahasan sudah selesai, kan sekarang masih pembahasan RAPBD,” katanya. Sementara terkait persoalan hukum yang terjadi dalam proses pembangunan RSUD sebelumnya, Ridwan meminta proses hukum tetap berjalan tanpa harus mengganggu proses pembangunan RSUD saat ini. “Proses hukum yang berjalan biarkan saja berjalan. Jangan sampai gegara adanya proses hukum tersebut kepentingan masyarakat dikorbankan, sehingga pembangunan RSUD kembali tertunda,” kata Ridwan Muhibi. (*)