METROPOLITAN.id - Rendahnya angka kepatuhan masyarakat akan penerapan protokol kesehatan, rupanya menjadi penyebab tingkat penularan Covid-19 sangat tinghi. Hal itu membuat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol) Provinsi Jawa Barat menggelar operasi yustisi di perbatasan Kabupaten Bogor dan Kabupaten Bekasi. Kepala Bidang Ketentraman dan Keteriban Satpol PP Jawa Bara Jejen Hendra Permana mengatakan, pihaknya menggelar operasi yustisi di perbatasan Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Bogor karena tingkat kepatuhan masyarakat di Kabupaten Bogor sangat rendah. Sehingga berpotensi masif terjadi penularan covid-19. "Perbatasan kota/kabupaten dan provinsi itu kewenangan Satpol PP provinsi. Sehingga kita melakukan operasi yustisi disini," kata dia kepada Metropolitan, Kamis (10/6). Jejen Hendra mengungkapkan, tingkat kepatuham masyarakat di Kabupaten Bogor ini masih dibawah 70 persen dibandingkan kota atau kabupaten yang lainnya. Sehingga ia menggelar sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat di lokasi-lokasi yang kerap dikunjungi. "Hasil evaluasi Pemprov beberapa hari lalu, rata-rata angka penularan covid-19 ini 1.700. Dan tingkat kepatuhan masyarakat akan Protokol Kesehatan (Prokes) ini harusnya rata-rata diatas 80 persen. Tapi di Kabupaten Bogor masih dibawah 70 persen," ujarnya. Pemerintah Kabupaten Bogor tengah berusaha keras menurunkan angka penularan covid-19, usai klaster buka bersama di Kecamatan Parungpanjang membuat masyarakat kembali panik akan penularan covid-19. Bahkan baru-baru ini, Bupati Bogor Ade Yasin mengungkapkan bahwa Kabupaten Bogor berada ditingkat pertama dalam kasus peluran covid-19. Meski tidak menyebutkan angkanya secara, Ade Yasin berharap agar masyarakat lebih displin dalam menerapkan protokol kesehatanya. "Memang kasus penularan di Kabupaten Bogor ini tertinggi di Jawa Barat. Ini harus menjadi perhatian kita semua,” ujarnya. Meski memiliki angka penularan tertinggi, Ade Yasin sempat terhera-heran karena melihat jumlah hunian pasien di rumah sakit sangatlah sedikit. Sehingga ia menduga jika banyak masyarakat Kabupaten Bogor yang terpapar covid dengan status Orang Tanpa Gejala (OTG). “Ini yang lebih bahaya karena tidak ketahuan kalau OTG itu. Kalau prokesnya ditetapkan dengan baik kasus penularan pun dapat dikendalikan,” jelasnya. (mam)