METROPOLITAN.id - Rendahnya serapan anggaran dan realisasi belanja daerah, mengharuskan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor melakukan akselerasi percepatan. Melalui Tim Percepatan Pembangunan Strategis, Pemkab Bogor kini tengah menggenjot sejumlah program prioritasnya. Tim Percepatan Pembangunan Strategis Kabupaten Bogor Saepudin Muhtar mengatakan, jika dibandingkan dengan daerah lain realisasi belanja dan serapan anggaran di Kabupaten Bogor cukup sedang karena sudah mencapai 24 persen. Apalagi jika dibandingkan dengan beberapa daerah lainnya ada yang baru mencapai 7 persen. Hambatan realisasi belanja daerah serta serapan anggaran, lanjut dia, karena proses migrasi dari aplikasi Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan (SIMRAL) ke Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). Persoalan tersebut rupanya sangat berpengaruh kepada akselarasi sejumlah pembangunan, seperti beberapa program prioritas yang harusnya sudah berjalan dan diselesaikan. "Bupati sudah mendorong kepala dinas termasuk juga Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, termasuk juga dinas terkait harus melakukan proses pelelangan khususnya program strategis," kata pria yang akrab disapa Gus Udin itu, Senin (14/6). Ia menambahkan, pada triwulan kedua ini serapan anggaran idealnya sudah mencapai 30 persen, apalagi jika melihat realisasi program prioritas ini waktunya panjang seperti penataan cibinong raya yang memakan waktu panjang. "Program prioritas itu nggak bisa diselesaikan dalam waktu sebulan atau dua bulan, makanya kita dorong sehingga ditahap awal itu sudah selesai termasuk program-program yang lainnya seperti rumah sakit di Bogor Utara," paparnya. Ia berharap program prioritas berjalan maksimal dengan akselerasi percepatan, dengan mengintervensi proses pelelangan dan mematangan setiap perencanaan dan pemberkasan. "Kita sudah lakukan rakor dimana aja program prioritas termasuk saat itu penegasan pada apel yang ditindak lanjut oleh wabup seluruh SKPD terkait soal program prioritas," ungkapnya. Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan, realisasi belanja kabupaten/kota yang dinilainya masih rendah, realisasi belanja provinsi, dan kabupaten/kota se-Indonesia baru mencapai 24,41 persen. Rinciannya, realisasi APBD provinsi sebesar 26,85 persen dan realisasi APBD kabupaten/kota sebesar 23,22 persen. Padahal, menurut Mendagri, idealnya pada pertengahan tahun realisasi belanja daerah sudah mencapai minimal 40 hingga 50 persen. “Kita akan evaluasi terus, ini setiap minggu saya evaluasi, tolong belanjakan, untuk eksekusi program, tapi programnya kalau bisa padat karya yang bisa dirasakan  masyarakat,” ujarnya. Menurutnya, belanja pemerintah menjadi belanja utama untuk membuat ketahanan ekonomi baik pusat maupun daerah. Tak hanya itu, belanja lewat APBD dapat memancing swasta untuk ikut bergulir dalam pergerakan ekonomi. (mam)