METROPOLITAN.id - Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto meminta Pemerintah Daerah agar segera melakukan refocusing aanggaran untuk penanganan covid-19. Bahkan dalam refocusing anggaran yang akan dilakukan nanti, Rudy bersama seluruh anggota DPRD yang lainnya telah sepakat mengtiadakan honor atau Surat Pertangungjawaban (SPJ) bagi para wakil rakyat tersebut. "Selain anggaran pelatihan-pelatihan yang di minimalisir, DPRD sendiri menyarankan kepada Pemkab Bogor agar di DPRD seperti anggaran kunjungan kerja keluar negeri kita tidak ingin menggunakan. Sepenuhnya refocusing digunakan untuk penanganan covid," kata Rudy kepada Metropolitan. Begitu juga untuk kunjungan kedalam negeri atau ke sejumlah daerah. Rudy mengaku jika seluruh anggota DPRD telah memutuskan tidak ingin mengambil SPJ dalam setiap kunjungan kerja ke setiap daerahnya. "Semuanya berjalan masing-masing, mereka melaporkan secara tertulis hasil kujungan kerjanya dan rekomendasinya dan berikan kepada Pemkab Bogor," paparnya. Selain anggaran SPJ para wakil rakyat, Rudy juga meminta kepada Pemkab Bogor melakukan evaluasi kepada sejumlah perkerjaan infrastruktur, khususnya pekerjaan-pekerjaan yang menelan anggaran yang cukup besar. "Apabila pekerjaan tersebut tidak akan selesai diakhir tahun lebih baik refocusing dulu, nanti dianggarkan kembali di tahun berikutnya. Karena sebentar lagi kita akan membahas APBD perubahan di bulan September," kata Rudy. Dengan refocusing tersebut, sambung Rudy, Pemkab Bogor dapat menanggulangi penyebaran covid-19 dan membantu masyarakat yang terkena dampak langsung dari pandemi. "Kita juga meminta TAPD lebih selektif lagi dalam percepatan penanganan covid dari sisi kesehatan serta percepatan pemulihan ekonomi," ungkapnya. (mam)