Sabtu, 4 Februari 2023

Tindak Lanjuti Aspirasi Warga, DPRD Kota Bogor Mediasi Persoalan Warga BMW Dengan Pihak Developer

- Senin, 4 Juli 2022 | 11:10 WIB

Belum genap dua pekan setelah warga Perumahan Bukit Mekar Wangi (BMW) Bogor mengadukan nasibnya kepada Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto dan Ketua Komisi IV Karnain Asyhar pada Rabu (15/6), DPRD langsung menindaklanjuti aspirasi tersebut dengan mengundang berbagai pihak terkait pada Senin (27/6) di Ruang Rapat Badan Musyawarah (Bamus), gedung DPRD Kota Bogor, Senin (27/6). RAPAT mediasi tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto, Ketua Komisi I Safrudin Bima, Ketua Komisi IV Karnain Asyhar dan anggota Komisi III Lusiana Nurrissiyadah. Hadir langsung puluhan warga sektor III Perumahan BMW, pihak pengembang (developer) PT Manakib Realty, Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperumkim), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Perhubungan (Dishub), Bagian Hukum, Bagian Pemerintahan, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bogor, camat Tanahsareal dan lurah Mekarwangi. “Rapat hari ini merupakan upaya mediasi yang kami lakukan sebagai tindak lanjut permasalahan yang disampaikan warga kepada saya dua pekan lalu, agar ditemukan solusi yang konkret dan terukur. Untuk itu, langsung kami hadirkan lengkap perwakilan warga, pengembang perumahan dan semua pihak yang berwenang, baik kelurahan, kecamatan, SKPD terkait dan BPN,” jelas Atang. Perwakilan warga sektor III Perumahan BMW, Handry Thio, mengatakan, terdapat lima poin keluhan warga terhadap pengembang perumahan. Pertama, belum diselesaikannya legalitas kepemilikan rumah hingga hari ini. “Sebagian besar warga belum mendapatkan legalitas atas kepemilikan tanah dan rumah meskipun sudah membayar tunai maupun melunasi kewajiban angsuran. Padahal kami sudah belasan hingga puluhan tahun tinggal di sini,” ujar Handry. Keluhan kedua, Handry menyampaikan pihak pengembang hingga saat ini belum membangun Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) di Perumahan BMW. Adapun masjid, posyandu dan pusat olahraga yang saat ini sudah berdiri merupakan hasil swadaya warga sektor III Perumahan BMW. “Ketiga, adanya dugaan atas beberapa pelanggaran yang dilakukan. Salah satunya mengubah site plan atau rencana bangunan untuk dalam kasus ini sarana ibadah yang sudah berdiri masjid, posyandu dan lapangan. Itu rencananya akan dijadikan kavling aktif. Kami tentu menolak ini,” kata Handry. Masalah keempat, Handry menggambarkan betapa buruknya masalah infrastruktur di sektor III, terutama jalan dan drainase. Jalan yang rusak dan buruknya drainase membuat wilayah mereka sering dilanda banjir yang besar. Terakhir, warga mengeluhkan tidak adanya perhatian dari pengembang untuk menjalankan fungsi pengamanan dan kenyamanan perumahan. Warga selama ini mengusahakan sendiri sistem keamanan maupun pembiayaannya. Bahkan, gerbang masuk dibongkar karena dibangun minimarket. “Kami merasa developer kurang menerima aspirasi dan keluhan dari kami sebagai warga dan konsumen. Bahkan, pengembang terkesan tutup mata karena tidak melakukan tindak lanjut dan perbaikan apa pun terhadap aspirasi warga. Maka dari itu, kami mencoba meminta tolong bantuan DPRD Kota Bogor untuk menyelesaikan persoalan ini,” ungkapnya. Setelah mendengar aspirasi warga, Atang meminta penjelasan dan kesiapan pengembang untuk menindaklanjuti permasalahan yang disampaikan warga. Vice President Manakib Realty, Agung Anugrahanto, menjelaskan kronologi persoalan sekaligus menyatakan kesiapannya untuk memenuhi tuntutan warga secara bertahap mulai Juni ini. “Insya Allah mulai Juni juga kami akan selesaikan beberapa permasalahan yang sempat tertunda. Empat bulan terakhir kami baru selesai memetakan berbagai persoalan. Terutama setelah ganti kepemilikan PT Manakib Realty. Selanjutnya, kami juga akan tuntaskan berbagai program satu per satu di bawah kepemilikan yang baru. Ada program jangka pendek, menengah dan jangka panjang,” jelasnya. Bahkan, ia memastikan dalam waktu dua bulan ke depan, beberapa masalah seperti lampu penerangan, jalan rusak, drainase rusak dan beberapa infrastruktur lain akan dilakukan pengerjaan penyelesaiannya, termasuk pembangunan pagar perumahan. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Komisi I Safrudin Bima mengingatkan pengembang untuk memenuhi kewajibannya. “Ini masalah hak dan kewajiban. Warga sudah memenuhi kewajiban pembayaran. Maka warga berhak mendapatkan haknya dan pengembang harus menunaikan kewajibannya,” jelas Safrudin. Lusiana Nurissiyadah yang mewakili Komisi III menekankan bahwa masalah jual-beli adalah masalah prinsip, di mana penjual harus memenuhi kewajibannya karena dimensinya dunia akhirat. “Selain masalah perbaikan sarana dan infrastruktur, pengembang juga harus berpikir bahwa ini adalah masalah prinsip yang harus dipertanggungjawabkan baik kepada warga maupun kepada Yang Kuasa,” ungkap Lusiana. Menguatkan Safrudin dan Lusiana, Ketua Komisi IV Karnain Asyhar menggarisbawahi tentang progress yang harus dicapai pihak pengembang. “Regulasi sudah jelas. Kami meminta agar pengembang perumahan punya kesungguhan dan iktikad baik untuk menyelesaikan satu demi satu aspirasi. Harus ada progress-nya. Ada regulasi yang mengatur penyerahan PSU dengan kondisi baik ke Pemkot secara parsial. Sehingga warga merasakan haknya terpenuhi. Ini demi terwujudnya ketentraman dan kenyamanan sebagaimana diatur dalam Perda No 1 Tahun 2021,” tegas Karnain.

Editor: admin metro

Tags

Terkini

Tirta Kahuripan kolaborasi dengan KP2C jaga sungai

Kamis, 19 Januari 2023 | 16:12 WIB
X