TIGA periode terpilih menjadi anggota DPRD Kota Bogor tentu bukan hal mudah untuk diraih. Tapi, Jenal Mutaqin berhasil membuktikannya lewat kerja cerdas. Pria yang dulunya bekerja sebagai seorang sekuriti itu sukses merebut hati masyarakat di daerah pemilihannya di Bogor Timur Tengah. Doa orang tua turut serta dalam perjalanan karier politiknya hingga saat ini. “Dulu itu babe minta saya buat nyaleg. Saya bilang nggak mau. Karena dulu itu stigma dewan itu kurang bagus. Tapi akhirnya, ibu saya bilang ‘sok gera dengerin kata orang tua. Biar didoakan orang tua’. Buktiin kalau nggak semua dewan itu buruk” kenang Jenal saat bincang santai di Rumah Kreatif Metropolitan TV, Senin (25/7). Jenal akhirnya menuruti keinginan orang tuanya. Hingga akhirnya di usia 23 tahun Jenal mendapat kepercayaan sebagai wakil rakyat. “Pada 2009 itu suara saya 1.760, ditambah suara partai 2.000 jadi total 3.000- an. Di periode kedua dan ketiga, Alhamdulillah bertambah,” ungkap Jenal. Dalam acara Ngobrol Padat Berisi (Ngopi) Metropolitan TV, Jenal pun membagikan pengalamannya bisa bertahan menjaga konstituen. Salah satunya dengan menjalin hubungan emosional selama menjabat sebagai anggota DPRD Kota Bogor. Bahkan, Jenal kerap meluangkan waktu liburnya untuk menemui warga di dapilnya pada hari libur. Ia juga konsisten ikut membina kader posyandu dalam program bagi-bagi susu gratis. “Alhamdulillah, sudah tujuh tahun saya melakukannya. Jadi itu diambil dari gaji pribadi. Bagi saya itu lebih baik kampanye di satu kelurahan tapi fokus dibanding di banyak kelurahan lain tapi hanya seremonial,” terangnya. Tak hanya itu, ia juga kerap mengakomodasi aspirasi warga, meski tidak semua terealisasi. Tak heran jika saat momentum rapat pertanggungjawaban laporan wali kota Bogor, Jenal mengaku kecewa melihat adanya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SIlpa) yang mencapai Rp300 miliar. Padahal saat pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bogor berusaha mensinkronkan program dengan mata anggaran. Jenal menjelaskan, saat rapat pertanggungjawaban 2021, ada kelebihan nilai anggaran. Salah satu sumbernya adalah adanya belanja daerah yang tidak habis sekitar Rp203 miliar. Ia pun mempertanyakan soal itu. “Apakah itu penghematan dari nilai lelang? Apakah tidak dilaksanakan? Atau memang perencanaan yang tidak matang. Masyarakat selama ini menjerit loh. Ternyata uangnya tidak dipakai. Dewan ikut menyetujui, jadi merasa gagal karena anggarannya tidak terserap maksimal,” sesalnya. Ia berharap ke depan dalam proses penyusunan anggaran bisa lebih tertib dan konsisten. “Saya kecewa kalau pembahasan anggaran alot berhari-hari dari KUA PPAS, RAPB sampai penetapan APBD dan finalisasi gubernur berubah begitu saja tanpa konfirmasi ke kita,” tegasnya. (*)