SURABAYA, Jawa Pos – Pendekatan persuasif menjadi prioritas Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Timur (Jatim) I untuk menghadapi wajib pajak (WP) yang tidak bertanggung jawab.
Namun, jika teguran atau surat peringatan tidak mempan, Kepala Kanwil DJP Jatim I Eka Sila Kusna Jaya tidak segan-segan melakukan gijzeling alias penyanderaan WP. ’’Penyanderaan ini menjadi jalan terakhir,’’ katanya kemarin (27/8).
Menurut Eka, sebelumnya, pihaknya tentu memperingatkan atau menyita aset WP. Dengan penyanderaan badan alias penahanan, pemerintah berharap para WP bandel bisa kapok. Demikian juga sesama WP lain yang selalu berusaha menghindari pajak.
Untuk kali pertama, Kanwil DJP Jatim I mem berlakukan gijzeling tahun ini. WP pertama yang terdampak kebijakan tersebut adalah penanggung pajak CV RKB. Berdasar catatan di KPP Pratama Surabaya Gubeng, WP mempunyai utang pajak sebesar Rp 2,950 miliar. ’’Akan disandera di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Klas II-A Malang,’’ tutur Eka.
Bekerja sama dengan aparat, si penanggung pajak bisa diamankan kemarin. Sebelum disandera gara-gara pajak, yang bersangkutan lebih dulu dicekal. Artinya, dia tidak bisa meninggalkan Indonesia.
Kendati demikian, pencekalan itu bersifat sementara. Tidak permanen. ’’Harapannya, penyanderaan ini bisa membuat WP melunasi utang pajak,’’ lanjut Eka. Meski demikian, dalam menagih utang pajak, petugas tetap memprioritaskan langkah persuasif dan komunikasi aktif. (res/c5/hep)
