METROPOLITAN - Isu hak pegawai atau buruh yang cuti tidak dapat menerima upah dibantah Kementerian Kete­nagakerjaan (Kemnaker). Ia menyebut sesuai Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, pekerja atau buruh tetap di­bayar upahnya meskipun melakukan cuti. Direktur Pengupahan Di­rektorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI JSK) Kemnaker, Dinar Titus Jogaswitani, menegaskan hal itu tertuang dalam Pe­merintah Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang saat ini sudah ditetapkan. Dinar menjabarkan, peng­ambilan cuti atau tidak masuk kerja karena berhalangan seperti pekerja sakit, haid, hingga pekerja mengkhitan­kan anak, tetap dibayar. “Termasuk cuti karena isti­rahat, tidak melakukan pe­kerjaan karena sakit, pekerja perempuan haid selama itu sakit sehingga dia tidak masuk kerja itu tetap dibayar,” ujar­nya dalam acara sebuah dis­kusi, Selasa (2/3). Dinar menjelaskan di UU Cipta Kerja sebelumnya me­mang tidak dijelaskan secara rinci. Namun dalam pelaks­anaan aturan tersebut, telah dikeluarkan PP yang isinya lengkap mengatur tentang hak cuti yang tetap dibayar. “Di dalamnya ada anak-anaknya untuk melaksanakan yang isinya seperti itu di PP 36, semuanya ada,” jelasnya. Aturan hak cuti sendiri ter­tera pada PP 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, aturan hak cuti diatur dalam bab 7 pasal 40. Ayat 1 memang di­sebutkan bahwa upah tidak dibayar apabila tidak masuk bekerja atau tidak melakukan pekerjaan. Namun, pada ayat 2 berbu­nyi bahwa ketentuan seba­gaimana dimaksud tidak berlaku dan pengusaha wajib membayar upah jika pekerja atau buruh yang berhalangan, melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya, menja­lankan hak waktu istirahat atau cutinya atau bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pen­gusaha tidak mempekerjakan­nya karena kesalahan pen­gusaha sendiri atau kendala yang seharusnya dapat di­hindari pengusaha. Kemudian dalam ayat 3 disebutkan alasan pekerja atau buruh tidak masuk be­kerja dan tidak melakukan pekerjaan karena berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a meliput, alasan Buruh Kecam Kontrak Kerja 5 Tahun, Pekerja/buruh sakit sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan, Pe­kerja/buruh perempuan yang sakit pada hari pertama dan kedua masa haidnya sehing­ga tidak dapat melakukan pekerjaan. Atau, Pekerja/buruh tidak masuk bekerja karena meni­kah menikahkan anaknya, mengkhitankan anaknya, membaptiskan anaknya, istri melahirkan atau keguguran kandungan. Lalu, suami, istri, orang tua, mertua, anak dan/atau menantu meninggal du­nia, dan anggota keluarga selain sebagaimana dimaksud pada angka 6 yang tinggal dalam 1 rumah meninggal dunia. (jp/feb/run)