METROPOLITAN - Dalam menggunakan layanan tele­komunikasi, diperlukan re­gistrasi data calon pelanggan demi memastikan validitas dan keamanan. Ini mengacu Peraturan Menteri Komuni­kasi dan Informatika (Permen­kominfo) Nomor 5 Tahun 2021, yakni harus menerapkan prinsip Know Your Customer (KYC) yang mewajibkan re­gistrasi data calon pelanggan jasa telekomunikasi dengan memanfaatkan hak akses data kependudukan Direkto­rat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil). Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Peruba­han atas Undang-Undang 23 Tahun 2006 tentang Adminis­trasi Kependudukan, untuk mengetahui validitas data pelanggan yang disampaikan. Mendukung inisiasi tersebut, PT Telkom Indonesia (Per­sero) Tbk (Telkom) sebagai perusahaan penyelenggara jasa telekomunikasi menjalin kerja sama dengan Ditjen Dukcapil yang memegang peranan penting dalam vali­dasi data dengan pemanfaa­tan data kependudukan. Hal itu direalisasikan mela­lui penandatanganan Aden­dum Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dalam Lingkup Layanan Tran­saksi Pembayaran dan Peng­iriman Uang secara Elektronik Telkom; dan Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elek­tronik dalam lingkup Layanan Telkom. Direktur Utama Telkom Ri­riek Adriansyah berharap ke depannya kerja sama ini da­pat terus diperluas. “Tidak hanya dengan KTP tapi juga menggunakan face recognition dan biometric. Semoga kerja sama ini akan menjadi lebih baik dan bermanfaat untuk masyarakat,” ujar Ririek di Jakarta, belum lama ini. Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Ke­pendudukan dan Pencatatan Sipil Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, kerja sama ini akan menguatkan tentang bagaimana Indonesia membangun single identity number. Satu penduduk, satu NIK, satu identitas, dan satu alamat. Selanjutnya, Dukcapil men­dukung penuh proses trans­formasi menuju digital, menuju e-KYC dengan face recognition atau dengan bio­metric sehingga ke depan bisa mencegah fraud, pemal­suan dokumen, maupun ber­bagai penipuan lain yang berbasis data kependudukan. Pemanfaatan hak akses data kependudukan Dukcapil oleh Telkom adalah untuk proses layanan IndiHome dalam melakukan verifikasi Kartu Tanda Penduduk (KTP) calon pelanggan saat proses registrasi IndiHome serta pe­manfaatan data Kartu Kelu­arga dari Dukcapil untuk proses filtering pelanggan baru IndiHome. Selaku pemegang hak akses data kependudukan, Telkom mengklaim telah menyam­paikan laporan mengenai pemanfaatan data kependu­dukan untuk pelayanan veri­fikasi dan validasi atas calon pelanggan jasa telekomuni­kasi atau pelanggan jasa te­lekomunikasi pada 16 Juli 2021 untuk Laporan Semester I 2021. Laporan dimaksud men­cakup kualitas dan jenis layanan data, umpan balik, dan tingkat kepuasan atas pemanfaatan data tersebut. “Semoga langkah digitali­sasi ke depan bersama Ditjen Dukcapil semakin memberikan kemudahan dan perlindungan bagi masyarakat sebagai peng­guna layanan telekomunikasi,” tutup Ririek. (jp/feb/run)