METROPOLITAN - Men­teri Koordinator Bidang Perko­nomian Airlangga Hartarto menyebut pemerintah masih memperdalam kebijakan baru mengenai Bahan Bakar Minyak atau BBM bersubsidi terma­suk Pertalite, yang rencananya akan disertai bantalan sosial sebagai kompensasi. “Bantuan sosialnya diminta untuk diperdalam, anggaran­nya dari mana, programnya seperti apa,” kata Airlangga usai bertemu Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (25/8). Airlangga bertolak dari ka­wasan Istana pada Kamis siang ini bersama tiga men­teri sektor ekonomi lainnya yakni Menteri ESDM Arifin Tasrif, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Men­teri Perindustrian Agus Gi­nanjar Kartasasmita. Airlangga enggan membe­rikan penjelasan lebih lanjut, termasuk ihwal waktu pen­gumuman kebijakan baru BBM bersubsidi. Sementara, Sri Mulyani enggan berkomentar. “Kita tunggu saja,” ujar Air­langga. Pada Rabu (24/8), Airlangga mengatakan bahwa jajaran menteri akan mengevaluasi rencana kebijakan baru BBM bersubsidi dalam 1–2 hari ke depan sebelum melaporkan kepada Presiden Jokowi. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Ke­pala Bappenas Suharso Mo­noarfa mengatakan, pada Kamis ini Presiden Jokowi memanggil menteri-menteri ekonomi untuk membahas kebijakan BBM bersubsidi. Menurut Suharso, pemerin­tah masih menghitung ke­mampuan untuk menambah kuota subsidi BBM. Hal itu perlu dilakukan karena kon­sumsi BBM bersubsidi jenis Pertalite melonjak dan dik­hawatirkan melebihi kuota subsidi untuk tahun ini. Pemerintah perlu meng­kaji untuk menambah sub­sidi karena harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah yang terus berfluktuasi me­nyebabkan beban subsidi di APBN Tahun 2022 hingga Agustus 2022 telah mencapai Rp502,4 triliun, yang terdiri dari subsidi energi Rp208,9 triliun dan kompensasi en­ergi sebesar Rp293,5 triliun. “Sedang dihitung oleh Ke­menterian Keuangan yang saya kira pasti tidak mudah orang menghitungnya,” tu­turnya. Menteri Keuangan Sri Muly­ani Indrawati sebelumnya menjelaskan terdapat tiga skenario yakni pengendalian volume konsumsi BBM bersub­sidi, menaikkan pagu ang­garan subsidi energi menjadi Rp698 triliun, atau menaikkan harga BBM bersubsidi. Jika harus menaikkan sub­sidi menjadi Rp698 triliun, Sri Mulyani mengaku beban Ang­garan Pendapatan dan Be­lanja Negara atau APBN sudah sangat berat mengingat sub­sidi energi pun telah naik tiga kali lipat dari yang ditetapkan sebesar Rp158 triliun. Saat ini kuota subsidi Per­talite hanya tersisa 6 juta ki­loliter dari 23 juta kiloliter subsidi yang disepakati hing­ga akhir 2022. Dengan sisa kuota tersebut, pemerintah memperkirakan Pertalite sub­sidi akan habis pada Oktober 2022.(sra/eka/run)